Opini

2019 Tanpa Pelanggaran HAM

pelanggaran ham
Penulis Samar Achmad

Penghujung tahun 2018 kembali disibukkan oleh keriuhan pencalonan kepala negara.

Masyarakat di negara yang terdiri dari ribuan pulau ini pada bulan Agustus telah mendapat dua bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung pada 2019 mendatang.

Ini bukanlah perkara mudah untuk kedua calon yang ada untuk mengemban jabatan sebagai orang nomor satu di negara dengan ratusan juta rakyat ini. Problematika yang masih menumpuk menjadi catatan merah yang harus di garis bawahi oleh semua pihak termasuk bakal calon yang ada.

Dari beberapa problem, ada yang harus benar benar menjadi sorotan untuk pemerintah yang akan mengemban tugas. yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun terutama paska reformasi menjadi catatan merah yang harus dibenahi oleh pemerintah yang baru. Dalam laporan Setara institute yang terbaru JUMLAH kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) menurun signifikan.

Pada 2016 tercatat ada 208 pelanggaran dan 270 tindakan. Adapun pada 2017 hanya 155 peristiwa dan 201 tindakan. (http://setara-institute.org). Walaupun angka pelanggaran menurun namun ini harus menjadi perhatian serius untuk kita semua karena ini adalah hak dasar dari semua lapisan masyarakat yang bernegara di republik ini. Pemerintah yang baru harus benar benar apik dalam menanggapi kasus tersebut, walau bagaimanapun tidak boleh ada satu masyarakatpun yang merasa haknya terenggut.

Perayaan hari kemerdekaan Indonesia yang ke 73 tahun ini harus menjadi momentum  bagi pemerintah untuk membenahi kasus ini.Semua masyarakat yang harusnya sudah bisa merasakan bernafas bebas dari kolonial asing malah di buat terasingkan oleh saudara setanah airnya sendiri. Ini tentu sangatlah berlawanan dengan Pancasila dan UUD yang harusnya di pegang tegus oleh semua elemen bangsa ini. Seperti yang dilaporkan oleh sindonews.com pada april 2018 ada tujuh kerusuhan, dari salah satu kasus, ada kasus yang belakangan ini kembali terjadi yakni kasus ahmadiyah di lombok.(https://nasional.sindonews.com/read/1298678/15/kerusuhan-berdarah-yang-pernah-mengguncang-indonesia-1523980638). Kembali terulangnya kasus ini tentunya akibat dari sikap pemerintah yang kurang apik dalam memediasi pihak yang berseteru.

Untuk diingat oleh pemerintah korban dari penyerangan di lombok sudah bertahun – tahun hidup dalam pengungsian. Mereka tidak dapat kembali ke kampung halamanya sendri terasingkan dalam sebuah camp pengungsian yang kurang layak.

Bahkan seperti yang di laporkan oleh sindonew.com mereka di persulit untuk mendapatkan KTP, ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar untuk pemegang tampuk kepemimpinan negara yang baru. Harus di temukan solusi yang tidak memberatkan pihak-pihak yang berseteru untuk kembali dalam kehidupan yang aman damai sejahtera.

Sumber Gambar: http://tentangsejarahgua.blogspot.com/2016/09/sejarah-pelanggaran-.html

Tentang Penulis

Samar Achmad