Opini Politik

Agama Bertuhankan Politik

agama
Penulis Akhmad Reza

Segala ketidakberesan yang mengatasnamakan akhir-akhir ini adalah ulah . Tapi bukan per se, melainkan agama yang bersalin rupa demi memuaskan hasrat-hasrat politik sesaat.

Agama tidaklah buruk, begitu pula dengan politik. Agama, meski wadahnya berbeda, tetapi bekerja untuk kemaslahatan umat manusia. Ajaran emas setiap agama selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Begitu pula dengan politik. Hal ini dikonfirmasi Aristoteles, lebih dari 2000 tahun yang lalu bahwa tujuan politik adalah menghantarkan manusia pada hidup yang baik.

Namun dalam prakteknya, agama dan politik telah diuji oleh hukum besi sejarah. Ketika keduanya berkelindan, jadilah mereka –seperti yang dimaksud Charles Kimball- sebagai iblis pembawa bencana. Mengapa demikian? Sebab teks-teks suci agama seringkali dikutip dan dijual untuk memuluskan hasrat dan syahwat kekuasaan (politik).

Memang Kimball tidak secara letterlijk menyatakan bahwa politik sebagai satu-satunya motif, karena ada motif lain seperti ekonomi dan sosial, tetapi jalannya sejarah memberikan bukti yang cukup shahih bahwa banyak penganut agama bukan bertuhankan Allah, Yahweh, Hyang Widimelainkan bertuhankan politik!

Belajar Dari Kasus

Sejarah Kristen yang merentang selama 2000 tahun membuktikan bahwa hibrida agama dan politik menimbulkan bencana. Ketika Kaisar Konstantinus I mengumumkan Kristen sebagai agama negara –yang berarti mencampuradukkan agama dengan politik- maka penganut agama-agama non-Kristen dipersekusi dan dimusnahkan.

Posisi Paus yang begitu absolut menjadikan restu dan titahnya sebagai “sabda pandita Ratu” bagi raja, ratu dan kaisar di benua Eropa. Kuatnya pengaruh Paus dalam perpolitikan dan kekuasaan membuat sebagian umatnya gerah hingga menjadi salah satu faktor mencuatnya gerakan reformasi. Pemisahan urusan negara dan agama mulai tegas disuarakan terutama pada saat gerakan reformasi yang melahirkan agama Protestan.

Bisa dikatakan, agama Kristen sekarang sudah bisa melepaskan diri dari keharusan mengaitkan agama dengan politik, meski sentimen semacam ini tidak sepenuhnya hilang. Semisal ketika pemilihan Presiden Amerika Serikat di era 60-an, agama Katolik yang dipeluk J.F.Kennedy sempat dipermasalahkan karena ada kriteria tak terlulis bahwa Presiden Amerika haruslah memenuhi syarat WASP (White, Anglo Saxon, Protestant).

Bagaimana Dengan ?

Sebagai agama yang lahir belakangan, sejarah Islam sulit dilepaskan dari ranah politik. Bahkan, politiklah yang menjadi biang keladi perpecahan di kalangan umat yang pada gilirannya menyebar ke ranah teologi. Pengelompokkan Sunni dan Syiah adalah produknya.

Islam dianggap hampir secara bulat sebagai sebuah agama yang meliputi semua hal yang bersifat spiritual dan temporal, di mana kesalehan religius dan penegakkan tatanan sosial dan politik tertentu dianggap tidak bisa dipisahkan (Ansari, 2002:165).

Dikenal kemudian istilah “din wa al daulah” tidak ada pemisahan antara yang “sakral” dan “profan.”Menurut pemahaman kelompok ini, Islam sudah sempurna, dan kompatibel di setiap zaman (Shahih likulli Zaman wa Makan). Anggapan tentang kesempurnaan ini seolah menutup celah manusia untuk berkreasi dengan upayanya sendiri.

Maka, upaya-upaya yang dilakukan sebagian kalangan umat untuk memisahkan Islam dari politik dianggap sebagai “pengkhianatan” yang tak terampuni bahkan menistai Firman-Nya.

Upaya pemisahan berarti “menegakkan bendera revolusi menentang Allah dan Rasul-Nya” ujar Maulana Maududi –tokoh Jama’at-e-Islami- salah seorang fanatikus negara Islam. Jika dilakukan, akibatnya fatal bagi yang bersangkutan, dari mulai pemberangusan karya tulis, pengucilan personal hingga penghilangan jiwa.

Apa yang dialami Ali Abdul Raziq, ulama dan Pemikir Mesir, adalah contohnya. Melalui buku yang dipublikasikannya pada 1925, “al-Islam wa-Ushul al-Hukm” Sang Pengarang dianggap lancang karena menulis bahwa Islam tidak bersangkut paut dengan roda pemerintahan dan kekuasaan.

Menurutnya, syariat Islam semata-mata bercorak spiritual dan tidak berkaitan dengan hukum dan praktek duniawi. Akibat bukunya ini, Majelis Ulama Besar al-Azhar di bawah pimpinan Syekh al-Azhar Muhammad Abi al-Fadl secara ijma menyetujui keputusan pemecatan Ali Abd al-Raziq dari Korps Ulama al-Azhar dan dari semua jabatannya.

Yang lebih mengenaskan menimpa Farag Fouda. Kritiknya yang sangat keras kepada sistem Khilafah dan kejujurannya mengungkap sejarah buram seputar kekuasaan dalam bukunya “al-Haqiqah al-Ghaibah” (kebenaran yang hilang) mengantarkannya pada gerbang kematian pada 8 Juni 1992. Ia ditembak pengikut kelompok radikal yang sebelumnya mengeluarkan fatwa kafir dan murtad kepada Fouda.

Polemik penyatuan atau pemisahan agama dan politik turut mewarnai proses historis kelahiran Indonesia. Bung Karno sendiri (1940) ketika mengomentari pemisahan agama dan negara di Turki, pada derajat tertentu sepakat dengan Mustafat Kemal bahwa,

Islam dipisahkan dari negara, agar Islam menjadi merdeka, dan negara pun merdeka. Agar Islam berjalan sendiri. Agar Islam subur, dan negara pun subur pula.

Proses kelahiran Pancasila ditengarai sebagai jalan tengah untuk menjembatani tarik menarik berbagai pihak.

Konsep penyatuan agama dan politik ini nyaris diterima tanpa reserve dan dianggap bagian dari ajaran Islam. Padahal,  -menurut Musdah Mulia- ajaran ini bukanlah murni ajaran Islam. Sesudah kaum muslim berkenalan dengan Aryanisme Persia, muncul ungkapan bahwa, “Islam adalah agama dan negara” (al-Islam din wa daulah) (Mulia, 2010 : 14).

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Asghar Ali Enginer (2004:32)

Agama dan politik tidak bisa dipisahkan dalam Islam adalah merupakan konstruksi historis ketimbang dari ajaran Qur’an, sebuah kreasi manusia ketimbang wahyu ketuhanan.

Politik Islam, Dari Demokrasi Ke Monarki

Pengaitan Islam dengan politik –menurut sebagian kalangan-tidak bisa dilepaskan dari sosok Nabi Muhammad Saw. Selain sebagai Nabi dan  Rasul, Nabi Muhammad Saw dianggap sebagai pemimpin politik di Madinah. Ia memimpin komunitas plural yang terdiri dari beragam suku, ras dan agama di bawah konstitusi atau piagam Madinah.

Namun, Nabi Saw sendiri tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai jenis pemerintah seperti apa yang mesti dijalankan setelah dirinya wafat, bagaimana seorang pemimpin dipilih? Dan bagaimana caranya menjalankan roda pemerintahan.

Singkatnya, politik dan pemerintahan yang dijalankan sepeninggal Nabi Saw adalah hasil daya cipta dari umat Islam sendiri. Alih-alih berpedoman kepada Al-Qur’an dan Sunnah, tak jarang mereka pun harus mengadopsi atau menyesuaikan dengan situasi yang ada.

Contoh yang nyata adalah jenis pemerintahan sepeninggal Nabi Saw. Paling tidak hingga periodeKhulafaur Rasyidin –menurut Hitti- umat mengalami periode Republik. Umat menikmati masa-masa demoktratis dan relatif liberal di mana terdapat kebebasan menyampaikan pendapat –bahkan mengkritik keras- kepada sang Khalifah.

Jiwa demokratis memang menjadi way of life-nya masyarakat Arab Pra Islam. Nabi sendiri menyokong dan mengadopsi tradisi Arab yang mengakar secara kuat itu.

Perubahan penting dalam corak pemerintahan terjadi pada dinasti Umayyah. Muawiyah (661-680) adalah khalifah yang pertama kali mengubah bentuk pemerintahan dari republik menjadi monarki. Absolutisme penguasa menjadi cirinya dan kurang bermusyawarah. “Sistem kekhalifahan pertama kali mendapat tamparan dari pemerintahan Umayyah yang secara  immoral menjadikan kekhalifahan sebagai pemerintahan nepotis.” (Paydar, 2003)

Senada dengan Paydar, sejarawan Albert Hourani menjelaskan bahwa Kekhalifahan Umayyah telah memerkenalkan jenis pemerintahan baru yang mempunyai arah kepada keduniawian dengan dorongan kepentingan pribadi (Hourani, 2004).

Kembali Ke “Khittah”

Dari sejarah kita belajar, penyatuan agama dan politik hanyalah cara-cara memuluskan kekuasaan melalui doktrin-doktrin agama. Bagi agama maupun politik, cara-cara ini mengotori tujuan mulia keduanya. Politikus memanfaatkan isu-isu agama demi mendapatkan suara masyarakat awam. Di sisi yang lain, masyarakat awam cenderung terlena dengan jargon-jargon agama yang dipakai politikus.

Sejatinya agama harus dikembalikan ke-khittah.  Kembali ke asal muasal tujuannya. Ia bukanlah bertujuan menghimpun sekelompok warga dalam sebuah wadah bernama negara. Negara yang sifatnya politik, tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Dalam kasus Islam, tujuan Islam bukanlah mendirikan negara Islam, tapi membentuk masyarakat Islami.

#LombaEsaiPolitik

Tentang Penulis

Akhmad Reza

Tinggalkan komentar