Opini

Ahmadiyah dan Kedaulatan Indonesia

Kini, media-media nasional sedang ramai membahas pembubaran ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) akibat peluncuran Perppu No. 2 tahun 2017 karena ormas tersebut dianggap oleh pemerintah Indonesia sebagai organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Akibat dari Perppu tersebut, keberadaan HTI di Indonesia sudah tidak diakui lagi. Bahkan, segala kegiatan organisasi tidak bisa mengatasnamakan HTI termasuk mereka tidak bisa pula melakukan demonstrasi kembali. Sesuai dengan pernyataan Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto, “Secara organisasi, mereka kan sudah dibubarkan. Kemudian kalau mereka mau melaksanakan unjuk rasa, tidak akan diberi (izin), tidak akan diterima pemberitahuannya karena sudah tidak sah. Sudah tidak diakui” [1].

Sebelum jatuhnya Perppu ini, 17 Juli 2017 di Kantor Komnas HAM, Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib menyebutkan bahwa Ahmadiyah berbeda dari Islam yang ada di Indonesia. Tetapi, HTI justru dibubarkan [2]. Penulis menilai bahwa pernyataan Rokhmat S Labib merasa HTI telah terpojokkan lalu lalu ia mencari kambing hitam lain untuk dipersalahkan.

Kalau memang HTI yang akan dibubarkan kenapa harus panas melihat Ahmadiyah terus eksis di Indonesia? Perlu dicatat bahwa Ahmadiyah sejak sebelum masa kemerdekaan Indonesia telah hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang pluralis dan toleran pada masa itu hingga sekarang. Bahkan, Jemaat Ahmadiyah turut membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia bersama-sama dengan para pejuang kemerdekaan Indonesia lain untuk melawan kejamnya kaum penjajah.

Mubaligh pertama, Maulana Rahmat Ali HAOT, sendiri tiba di Indonesia pada tahun 1925 sesuai dengan arahan Khalifah Kedua Jamaah Muslim Ahmadiyah, Hazrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad. Maulana Rahmat Ali HAOT menginjakkan kaki pertama kali di tanah Indonesia tepatnya di Tapak Tuan, Aceh Selatan. Lalu beliau melanjutkan perjalanan ke Padang hingga sampainya beliau di tanah Betawi.

Di Jakarta lah, Maulana Rahmat Ali HAOT bertabligh hingga berhasil mendirikan sebuah masjid yang dinamakan Masjid Al-Hidayah di daerah Petojo. Di situ lah beliau menetap dan dijadikannya pusat diskusi Islam. Tan Malaka dan Haji Agus Salim pun sering berdiskusi dengan Rahmat Ali di masjid tersebut. Jadi, perkenalan antara Indonesia dan Jamaah Muslim Ahmadiyah sudah terjalin sejak lama.

Bahkan, Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, mengenal Jamaah Muslim Ahmadiyah dengan sangat dekat. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan beliau dalam bukunya yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Dalam bukunya tersebut, presiden yang biasa disebut Bung Karno ini mengatakan:

“Ahmadiyah adalah besar pengaruhnya, juga di luar India. Ia bercabang di mana-mana, ia menyebarkan perpustakaannya ke mana-mana. Sampai di Eropa dan Amerika orang baca ia punya buku-buku. Sampai di sana ia sebarkan ia punya propagandis-propagandis. Corak ia punya sistem adalah mempropagandakan Islam dengan cara Apologetis, yakni mempropagandakan Islam dengan mempertahankan Islam itu terhadap serangan-serangan dunia nasrani, mempropagandakan Islam dengan membuktikan kebenaran Islam di hadapan kritiknya dunia Nasrani” (Di Bawah Bendera Revolusi, 389).

Jika Bung Karno saja, sebagai salah satu Bapak Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, mengakui pentingnya eksistensi Jamaah Muslim Ahmadiyah di Indonesia bahkan di dunia, maka tentu hal ini menjadi bukti bahwa tidak ada sangkut pautnya tuduhan yang disampaikan oleh Rokhmat S Labib di atas mengenai Ahmadiyah.

Bahkan, Bung Karno menambahkan pada halaman yang sama:

“ Ahmadiyah adalah salah satu faktor penting di dalam pembaharuan pengertian Islam di India dan salah satu faktor penting pula di dalam propaganda Islam di benua Eropa khususnya, di kalangan kaum intelektual seluruh dunia umumnya… Buat jasa ini – cacat-cacatnya saja tidak dibicarakan di sini -, ia pantas menerima salut penghormatan dan pantas menerima terima kasih. Salut penghormatan dan terima kasih itu, marilah kita ucapkan kepadanya di sini dengan cara yang tulus dan ikhlas” (Di Bawah Bendera Revolusi, 389).   

Jika kita melihat pernyataan Bung Karno di atas, kita bisa menyadari betapa kagumnya Bung Karno terhadap kiprah tabligh Islam yang disuarakan oleh Jamaah Muslim Ahmadiyah di Eropa dan di seluruh dunia. Rasa terima kasih yang rendah hati pun ia alamatkan untuk Ahmadiyah.

Perlu kita ketahui bahwa Jamaah Muslim Ahmadiyah berada di 206 [3] negara yang tersebar di benua Asia, Eropa, Amerika, hingga Australia dengan tanpa mengubah ideologi di seluruh negara tersebut, salah satunya di Indonesia.

Selama keberadaan Ahmadiyah di Indonesia sejak tahun 1925, Jamaah Muslim Ahmadiyah tidak pernah ada usaha sedikit pun untuk mengubah ideologi pancasila yang menjadi dasar negara dan menjadi ideologi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.

Tentu Jamaah Muslim Ahmadiyah tidak akan sampai hati mengubah ideologi yang sudah dicanangkan sejak berdirinya negara ini hanya untuk kepentingan satu kelompok sendiri. Dengan begitu, apa yang dilakukan oleh Jamaah Muslim Ahmadiyah adalah mendukung penuh kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama dengan Undang-Undah Dasar 1945 sebagai dasar hukum negara kepulauan terbesar di dunia ini.

Justru harus kita pertanyakan apa kontribusi HTI bagi kemaslahatan orang banyak di Indonesia? HTI perlu merinci secara detil kiprah mereka selama berada di tanah Indonesia selain demonstrasi yang mereka lakukan.

Jangan hanya menabrakan masalah yang mereka hadapi dengan organisasi Islam lain yang tidak bertabrakan dengan ideologi yang dipegang kukuh oleh sebuah negara atau bangsa.

Sumber:

[1] https://news.detik.com/berita/d-3566491/polri-akan-temui-wiranto-soal-pembubaran-hti

[2] https://m.kumparan.com/indra-subagja/hizbut-tahrir-menyoal-ahmadiyah-yang-malah-diberi-tempat

[3] https://www.alislam.org/library/ahmadiyya-muslim-community/

[4] https://www.qureta.com/post/ahmadiyah-dan-kedaulatan-indonesia

 

Sumber Gambar: http://mad613.com/

Tentang Penulis

Taufik Khalid Ahmad

1 komentar

Tinggalkan komentar