Opini

BUNI YANI DAN ATURAN HUKUM YANG DAPAT MENJERATNYA

hukum

Sebelum memulai tulisan ini penulis ingin menegaskan bahwa tulisan ini adalah murni tulisan akademik, tanpa ada maksud untuk menyinggung pihak maupun golongan manapun. Dikarenakan latar belakang penulis yang saat ini masih berstatus mahasiswa S1 Fakulas Hukum.

Kemarin kita telah melihat megahnya “Aksi Damai” yang dilakukan oleh massa yang melabeli dirinya sebagai “Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”. Massa tersebut beranggapan bahwa salah satu calon Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota (Pilkada DKI) Jakarta yakni Basuki Tjahja Purnama (Ahok) telah melakukan penistaan agama.

Ahok dianggap melakukan penistaan agama dikarenakan viral­nya video dia menyebutkan Surah Al-Ma’idah ayat 51 di daerah Kepulauan Seribu. Video tersebut terangkat ke publik berkat seseorang bernama Buni Yani yang mengunggah video tersebut ke dunia maya.

Sesungguhnya penulis sendiri belum mengenal dan mengetahui siapakah Buni Yani dan latar belakangnya hingga sekarang, dan penulis pun tidak tertarik dengan perhelatan politik di Pilkada DKI –karena penulis bukanlah warga DKI-. Namun, apa yang telah Buni Yani lakukan telah membuat mata masyarakat Indonesia termasuk penulis tertuju kepadanya.

Hukum Pidana Indonesia

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, secara tegas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berarti setiap aktivitas yang dilakukan warga Indonesia atau warga negara asing yang berada di Indonesia selalu dilatarbelakangi oleh aspek hukum.

Misalkan dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang yang ada di Indonesia mempunyai hak asasi manusia. Namun dari hak-hak tersebut terdapat batasan-batasan yang mengingatkan bahwa setiap manusia lainnya pun mempunyai hak asasi pula. Pembatasan hak tersebut diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana mencakup aturan-aturan hukum –mana yang dibolehkan dan mana yang tidak- yang sesuai dengan norma-norma, adat dan kebiasaan yang hidup di kehidupan sosial masyarakat

Aturan hukum pidana Indonesia yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah hukum warisan pemerintah kolonial Belanda yang setelah kemerdekaan langsung digunakan hingga saat ini. Hukum pidana Indonesia terbagi menjadi dua jenis yakni pidana umum (aturannya terdapat di KUHP) dan pidana khusus (aturan diluar KUHP)

Setelah 71 tahun Indonesia merdeka, banyak sekali praktisi, akademisi maupun masyarakat berlatar belakang pendidikan hukum yang menganggap KUHP warisan Belanda sudah tidak relevan lagi. Maka dari itu banyak sekali gagasan-gagasan yang timbul untuk memperbaharui KUHP.

Buni Yani dan Yang Ia Lakukan

Yani telah melakukan suatu hal yang menakjubkan. Ia adalah orang yang mengunggah video Ahok di Kepulauan Seribu di ranah sosial media. Dan ia sendiri mengakui bahwa ia telah menyunting video tersebut dan menghilangkan kata ‘pakai’ ditengah-tengah ‘dibohongi’ dan ‘Al-Maidah’.

Tentunya hal tersebut telah membuat Ahok merugi dalam berbagai aspek, salah satunya keamanan ia sebagai warga negara menjadi terganggu. Dari video tersebut, ada banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Ahok telah melakukan hal yang fatal, yakni melakukan penistaan agama.

Namun jangan lupakan Yani, orang dibalik semua hal yang terjadi selama ini. Menurut aturan hukum dalam KUHP, dalam Bab XVI mengenai Penghinaan, jika terdapat fakta hukum yang membuktikan Yani melanggar aturan dalam KUHP, Yani dapat dijerat dengan Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP.

Pasal tersebut dapat mengikat seseorang yang melakukan pencemaran nama baik dan dilakukan dengan media berupa gambar atau tulisan yang ditujukan di muka publik. Mengingat Ahok adalah pejabat publik, aturan lain dalam KUHP yang dapat menjerat Yani ialah pasal 311 ayat (1) apabila memang terbukti Ahok tidak melakukan penistaan terhadap agama.

Dalam aturan pidana khusus, terdapat juga aturan hukum mengenai pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sudah jelaslah aturan hukum mana saja yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dan pemfitnahan dengan  sarana media sosial yang ditujukan kepada pejabat publik.

Pembelajaran

Indonesia adalah negara hukum, walaupun dalam penerapannya kita selalu merasa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, tidak bisa disangkal, dipungkiri dan diragukan lagi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara yang menjadikan hukum sebagai panglima.

Penulis harap hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih berhati-hati. Karena sesungguhnya tujuan hukum tidak hanya menjadi sarana untuk menghukum seseorang namun juga melindungi masyarakat banyak. Terlebih lagi, dalam setiap hak asasi yang kita punya terdapat juga hak asasi orang lain yang harus kita hormati.

Tentang Penulis

Sadiq Adhetyo

Tinggalkan komentar