Opini

DELIK PENISTAAN AGAMA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

penista agama

            Indonesia adalah negara yang bersifat multidimensi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya keberagaman terutama keberagaman kelompok masyarakat sosial yang ada di negara ini. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara paling demokratis di dunia, menempati posisi ketiga setelah India dan Amerika Serikat.

            Semakin berkembangnya zaman dan semakin kritisnya masyarakat menyebabkan kondisi dimana pergesekan antara kelompok masyarakat akan lebih beresiko terjadi. Kritik terhadap pihak di luar kelompok mereka menjadi hal yang lazim saat ini, karena kritisnya masyarakat disebabkan oleh masyarakat yang kuat. Salah satu delik yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)[1]  ialah delik mengenai penistaan agama yang dirumuskan dalam Pasal 156a KUHP[2].

            Dewasa ini isu penistaan agama kembali mencuat ke publik setelah petahana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, dilaporkan ke kepolisian karena ucapannya yang “dianggap” menghina Surah Al-Maidah ayat 51. Dalam kasus ini Basuki dianggap menistakan agama karena mengucapkan kalimat “dibohongi orang pakai surat Al-Maidah ayat 51”, banyak masyarakat yang menganggap hal ini bukanlah penistaan agama, namun tidak sedikit pula masyarakat yang menganggap hal tersebut adalah penistaan agama.

            Kini masyarakat terbelah sedikitnya menjadi dua kelompok terkait isu penistaan agama. Sebagian kelompok masyarakat mengatakan bahwa pernyataan penistaan terhadap agama adalah bagian dari kebebasan berekspresi, dan mereka menyatakan bahwa yang seharusnya dilarang bukanlah penistaan agama, melainkan penistaan terhadap manusia. Kelompok kedua berpendapat bahwa penistaan agama adalah bagian dari penistaan terhadap manusia, karena penistaan agama tidak dapat dilepaskan dari penistaan terhadap manusia pemeluk agama itu sendiri[3].

            PENISTAAN AGAMA

            Semenjak bergulirnya Pilkada DKI Jakarta, kerap kali kita mendengar kata penistaan terhadap agama. Namun kebanyakan dari kita tidak memahami apa sebenarnya penistaan agama itu? Bagaimanakah batasan-batasan seseorang melakukan penistaan terhadap agama? Secara redaksional, penistaan tidak memiliki arti apapun. Apabila kata ‘penistaan’ ditujukan sebagai predikat, maka padanan  kata yang lebih tepat adalah menistakan.

            Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menistakan adalah menghinakan dan/atau merendahkan (derajat dan lain sebagainya). Sebagian pakar –khususnya pakar hukum lebih memilih menggunakan kata cela atau mencela dibandingkan nista atau menista, perbedaan istilah tersebut disebabkan oleh penerjemahan kata smaad dari bahasa Belanda. Kesimpulannya, secara umum menistakan agama adalah perilaku, perbuatan yang menghikanan dan/atau merendahkan agama tertentu. Baik melalui perbuata,, tindakan maupun ucapan.

            Seberapa jauh seseorang dapat dikategorikan menistakan sebuah agama tertentu? Menurut pandangan umum hal tersebut adalah parameter yang hanya bisa dinilai oleh manusia itu sendiri. Sebagai contoh jika ada subjek yang mengeluarkan pendapat mengenai umat dari suatu agama karena akhlaknya yang kurang bagus, bagi orang-orang sekuleris itu adalah kebebasan berpendapat, namun jika ada orang berpemahaman konservatif yang sakit hati karena merasa dihinakan, ia akan menganggap perbuatan tersebut adalah penistaan terhadap agama.

            ANALISIS DELIK PENISTAAN AGAMA

            Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan konstitusi tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia[4]. Hal ini memberi penegasan bahwa setiap perbuatan di negara ini harus berdasarkan hukum, dan setiap kehidupan sosial bermasyarakat baik dalam garis vertikal maupun horizontal didasari oleh hukum yang berlaku.

            Menurut Hans Kelsen dalam bukunya berjudul Legal Theory, hukum adalah tata aturan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Dengan kata lain, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur mengenai kehidupan sosial bermasyarakat yang berbiciara mengenai hak dan kewajiban dan perintah maupun larangan bagi setiap masyarakat[5].

            Sebelum masuk kepada pengaturan hukum mengenai penistaan agama, penulis akan mengulas sedikit mengulas mengenai tindak pidana. Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah strafbaar feit dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi strafbaar feit.

            Penistaan terhadap agama diatur dalam buku ke-II KUHP  dan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Pasal 156a KUHP merumuskan “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan  sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

  1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
  2. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

            Apabila kita melihat dari konteks sejarah, sebenarnya pasal ini lahir sebagai hukum yang responsif atas kejadian-kejadian masa lampau yang menimpa Indonesia[6]. Kita semua bisa melihat keterangan yang terdapat dalam penjelasan atas Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 PNPS Tahun 1965 pada bagian Umum nomor 1, yang menyatakan bahwa:

            “Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia telah menyatakan, bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Menurut Undang-undang Dasar 1945 Negara kita berdasarkan :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
  3. Persatuan Indonesia;
  4. Kerakyatan;
  5. Keadilan Sosial.

            Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral di atas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ke- Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha nation-building.”

            Jika ada pertanyaan mengenai suatu aliran atau sekte manapun dalam agama yang mempunyai pemikiran filosofis berbeda dengan umat agama tersebut secara mayoritas, kita tidak bisa semerta-merta menstigmakan hal tersebut adalah penistaan agama karena pada dasarnya pasal ini adalah pasal yang justru melindungi kebebasan beragama setiap masyarakat. Silahkan lihat dan telaah kembali Pasal 156a KUHP.

            Dewasa ini pasal tersebut sering disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu yang membawa  kepentingan  pribadi atau kelompok masing-masing. Menurut hemat penulis baik pasal maupun undang-undang tersebut telah menyalahi hierarki peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan amanat UUD 1945 yakni menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

            Apabila yang diyakini seseorang memang terdapat dalam dasar-dasar agama –seperti Qur’an dan Hadist dalam Islam, hal yang ia yakini bukanlah penistaan terhadap agama. Di satu sisi sebagai contoh, apabila seorang yang telah disumpah dan diamanatkan untuk menjalani jabatan di bawah sumpah menurut agamanya (dan ia melanggar sumpah tersebut), atau apabila seseorang melakukan kejahatan yang merugikan khalayak banyak dengan dalih menjalankan perintah agama (padahal tidak diperintahkan agamanya), apakah mereka telah menistakan agamanya sendiri melalui perbuatannya? Hanya akal pikiran kita pribadi yang mampu menjawab hal tersebut.

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

[2] Pasal ini dirumuskan dalam KUHP setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

[3] M. Atho Mudzhar, Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara, Disampaikan pada Kajian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140 tanggal 19 April 2010 tentang Uji Materil UU No.1/PNPS/1965, diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 14-15.

[4] Konstitusi tertulis Indonesia ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

[5] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Jakarta: Konstitusi Press, 2014) h. 13

[6] Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pasal ini lahir setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Sumber Gambar: http://besttrafficschool.blogspot.co.id/

Tentang Penulis

Sadiq Adhetyo

Tinggalkan komentar