Terorisme

Hizbut Tahrir mendesak Pemerintah tidak mengesahkan UU Pendanaan Terorisme

Taufik Khalid - Hizbut Tahrir mendesak Pemerintah tidak mengesahkan UU Pendanaan Terorisme -- Siapa yang mendukung terorisme di Indonesia? Pergerakan terorisme di manapun jelas membutuhkan pendanaan agar usaha dalam melakukan terror dapat berhasil dijalankan.

Siapa yang mendukung terorisme di ? Pergerakan terorisme di manapun jelas membutuhkan pendanaan agar usaha dalam melakukan terror dapat berhasil dijalankan. (Ilustrasi: Facebook)

SEPERTINYA terorisme belum juga lari dari Indonesia. Setelah aksi teror yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu, masih saja ditemukan latihan-latihan beraroma terorisme di negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia ini. Aparat Kepolisian Resor Temanggung, pada hari Jumat 19 Februari lalu, telah membubarkan pelatihan yang menyerupai pelatihan teroris di lereng Gunung Sumbing. Pelatihan ini dilakukan oleh Kelompok Jamaah Ansyorut Syariah (JAS) dengan personil 50 orang yang terdiri dari 30 orang dari Solo dan 20 orang dari Temanggung.

Paham terorisme ini nampaknya masih hadir di Indonesia dan terasa sulit untuk diberantas. Mengapa hal ini masih saja terus berlanjut? Bukankah kita, sebagai warga negara Indonesia, memiliki hak untuk hidup damai?

gabung bersama kami jihad majelis mujahidin surakarta hp 081327203034 wa 081327514350 bb 22dee3l8 jika hati kalian benar’ seorang muslim sejati di jalan

Posted by Firly Diansriyeni Ari Sandi on Saturday, February 20, 2016

Baru-baru ini muncul sebuah post dari sebuah akun atas nama Firly Diansriyeni Ari Sandi di situs media sosial Facebook yang mengajak bergabung ke dalam Kelompok Majelis Mujahidin Surakarta dengan melampirkan juga sebuah foto yang menunjukkan sekelompok ISIS sedang berbaris membawa bendera ISIS dan beberapa senjata api.

Walaupun posting itu tidak ditanggapi positif oleh beberapa pengguna Facebook, akan tetapi hal ini memunculkan kekhawatiran yang serius bahwa paham terorisme masih ada di sekitar kita bahkan usaha perekrutan anggotanya pun dilakukan secara terbuka di ranah publik.

Keadaan ini memunculkan pertanyaan baru. Siapa yang mendukung terorisme di Indonesia? Pergerakan terorisme di manapun jelas membutuhkan pendanaan agar usaha dalam melakukan terror dapat berhasil dijalankan.

sepertinya tidak mendukung usaha negara Indonesia dalam pengesahan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU P2TP2T) yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 12 Februari 2013.

Dalam surat pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia () yang dipublikasi pada tanggal 15 Februari 2013 melalui situs mereka, Hizbut Tahrir Indonesia menyampaikan penolakan pengesahan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU P2TP2T) ini dengan alasan UU ini berpeluang timbulnya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dilakukan dalam usaha memberantas tindakan terorisme di Indonesia.

Dalam surat pernyataan tersebut, mereka juga menyebutkan bahwa mereka khawatir UU ini bisa menimbulkan kerumitan baru yang bisa menghambat kelancaran transaksi terutama transaksi dalam jumlah besar, yang pada akhirnya akan bisa berpengaruh pada kegiatan ekonomi.

Sebagai warga negara Indonesia tentu kita semua menginginkan tindakan terorisme ini hilang dari Indonesia ini. Kita dapat menilai bahwa adanya UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ini adalah satu dari beberapa upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas terorisme di Indonesia. Dan hal ini patut kita dukung secara menyuluruh. Tentu disertai juga dengan pengawalan yang serius dari seluruh pelaksana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme ini dan seluruh elemen masyarakat di seluruh Indonesia.

Dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan tindak pendanaan terorisme di Indonesia tentu kita tidak perlu khawatir akan adanya hambatan di bidang ekonomi karena terorisme itu sendiri bisa menjadi salah satu faktor runtuhnya perekonomian.

Pada tanggal 1 Februari 2016, Menko Polhukan Luhut Pandjaitan pun menyampaikan bahwa RUU Terorisme sudah diajukan pemerintah ke DPR. Beberapa poin di UU itu pun sudah direvisi. Beberapa dari 5 poin yang dibahas dan direvisi adalah soal penangkapan dan masa tahanan terduga pelaku teror.

Sebagai sebuah bangsa yang memiliki semboyan , kita harus bersatu untuk mencegah dan memberantas terorisme di Indonesia. Derapkan kaki kita dengan kokoh ke depan, ke arah perdamaian yang utuh dan menyeluruh di negeri kita Indonesia tercinta.

 

Penulis: Taufik Khalid; editor: Denz Asad

Tentang Penulis

Taufik Khalid Ahmad