Opini

Konflik Yerusalem dari Kacamata Hukum Internasional dan Hukum Islam [Bagian 1/2]

yerusalem

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿﴾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِۙ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿﴾

Isu tidak dapat dipisahkan dengan konflik antara dan . Sebelum melihat persoalan Yerusalem dari perspektif hukum internasional dan hukum Islam, kita perlu mengetahui terlebih dahulu sejarah wilayah yang dipersengketakan tersebut, latar belakang yang mendasarinya, serta mengapa hal itu tidak kunjung selesai hingga sekarang. Dengan demikian, permasalahan yang rumit ini dapat dijernihkan dengan baik.

Isu Palestina dalam Sejarah

Pada umumnya, konflik Israel dan Palestina dimulai sejak Mei 1947 saat Majelis Umum (General Assembly) , dalam rangka menindaklanjuti Deklarasi Balfour pada 1918, mengusulkan untuk membentuk Komite Khusus mengenai persoalan Palestina yang dinamai The United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP). Dalam laporannya pada 3 September 1947, mayoritas anggota Komite tersebut mengusulkan bahwa, “Wilayah The British Mandate of Palestine dibagi menjadi dua: Negara Merdeka Arab dan Negara Merdeka Yahudi”. Adapun kota Yerusalem dan Betlehem berada di bawah administrasi PBB.1

Orang-orang Yahudi di wilayah The British Mandate of Palestine menerima rencana tersebut. Namun, pemimpin-pemimpin Arab menolaknya dengan berargumentasi bahwa keputusan PBB di atas bertentangan dengan hak-hak mayoritas di Palestina. Sebab, tempo hari, persentasi orang-orang Yahudi di Palestina hanya sebesar 33% atau sekitar 608.000 penduduk, jumlah yang relatif kecil dibandingkan dengan 1.237.000 jiwa non-Yahudi yang mengambil besaran 67%.2

Pada 29 November 1947, Majelis Umum PBB akhirnya mengeluarkan resolusi Partition Plan yang didukung oleh 33 negara kendati tidak disepakati oleh 10 negara lain, sedangkan 13 sisanya abstain.3 Dengan keluarnya resolusi tersebut, kekerasan dan tindakan anarkis mulai bermunculan di berbagai titik di wilayah mandat Palestina. Setahun kemudian, persisnya 14 Mei 1948, Israel mengumumkan deklarasi kemerdekannnya yang mengakhiri kuasa mandat Inggris atas Palestina. Hal ini memicu perang besar antara Israel dan negara-negara Arab, yang dikenal dengan Perang Israel-Arab, dan berujung pada kemenangan Israel. Alhasil, Israel dapat menganeksasi lebih banyak wilayah mandat Palestina dari apa yang diusulkan oleh PBB. Sementara itu, ratusan ribu penduduk asli Palestina terusir dari tempat tinggalnya.4

Sebermulanya, berdasarkan Partition Plan, Jalur dikuasasi oleh Mesir, sedangkan Tepi Barat berada di bawah kendali Yordania. Yerusalem Timur pun berada dalam kontrol Yordania. Adapun sisa wilayah mandat Palestina, termasuk Yerusalem Barat, dipegang oleh Israel. Sepanjang interval 1950-1967, ketegangan antara pihak Arab dan Israel terus-menerus berlangsung. Selepas Perang Enam Hari 1967 yang sangat besar, Israel berhasil merebut Jalur dan Tepi Barat, bahkan Yerusalem Timur. Israel menegaskan kekuasannya secara menyeluruh atas semua kota di wilayah konflik Israel-Palestina. Lebih lanjut, pada 1980, Israel mengumumkan basic laws yang menyatakan bahwa Yerusalem secara penuh dan utuh merupakan ibukota Israel.5

Jalur Gaza dan Tepi Barat kembali menjadi milik Palestina pasca proklamasi kemerdekaan tahun 1988 yang dimotori oleh Palestine Liberation Organisation (PLO). Yasser Arafat, yang kemudian dilantik sebagai Presiden Pertama Palestina, menyatakan hal tersebut pada tanggal 15 November dengan berlandaskan pada Partition Plan PBB 1947. Proklamasi ini mendapat dukungan dari Resolusi 43/177 Majelis Umum PBB. Awalnya, Yasser Arafat juga menetapkan Yerusalem sebagai ibukota Palestina. Namun, lima tahun berikutnya, yaitu 1993, Yasser Arafat akhirnya mengakui bahwa Yerusalem adalah kota bagi tiga agama Ibrahimi, bukan ibukota suatu negara, sesuai dengan keputusan PBB. Yasser juga secara implisit merekognisi eksistensi Negara Israel.6

Dari sini, dapat diketahui posisi PBB, Palestina, dan Israel berkenaan dengan konflik tersebut. Sekarang, kita akan melihat bagaimana hukum internasional menanggapinya.

Isu Palestina menurut Hukum Internasional

Hukum internasional secara definitif diterangkan sebagai berikut:

“A body of rules established by custom or treaty and recognized by nations as binding in their relations with one another.”7

“Sebuah badan aturan yang ditegakkan oleh kebiasaan atau perjanjian dan telah diakui oleh negara-negara sebagai pengikat hubungan mereka antara satu dan yang lain.”

Sebagai bagian dari perangkatnya, Konvensi Jenewa dan traktat-traktat internasional lain mengakui bahwa:

  1. wilayah taklukkan perang;
  2. wilayah yang proses pemindahan kekuasannya belum dapat terselesaikan melalui perjanjian-perjanjian perdamaian

dinyatakan tengah menjalani “okupasi” serta menjadi subjek bagi hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional.

Melalui opini advisori tentang legalitas batas-batas Israel terhadap Tepi Barat tahun 2004, Mahkamah Peradilan Internasional (International Court of Justice) menyimpulkan bahwa wilayah yang direbut oleh Israel pada Perang 1948, termasuk Yerusalem Timur, merupakan wilayah okupasi. Artikel 49 dari Konvensi Jenewa keempat dalam paragraf pertamanya menyebutkan bahwa pemindahan paksa serta deportasi orang-orang terlindung, baik secara individual maupun massal, dari teritori okupasi ke teritori negara yang mengokupasinya atau ke negara-negara lain, entah itu terokupasi atau tidak, dinyatakan terlarang terlepas dari apapun niat mereka. Pemindahan penduduk negara pengokupasi ke wilayah okupasi pun turut dilarang dalam paragraf keenam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Israel tidak berhak mengusir penduduk Yerusalem yang merupakan wilayah okupasi dan berada di bawah subjek hukum internasional serta tidak diperbolehkan pula untuk membuat pemukiman Yahudi di sana.8

Namun, menyusul akhir Perang 1948 yang dimenangkan oleh Israel, lebih dari 700.000 orang Palestina pindah atau diusir secara paksa oleh Israel. Selanjutnya, sejak 1967 hingga akhir 2016, hampir 15.000 penduduk Palestina mengalami pencabutan kependudukan di wilayah-wilayah okupasi Israel. Penduduk Palestina yang tinggal di Yerusalem tidak diperkenankan mendapat akta kelahiran. Sementara itu, sebagian yang lain tidak dapat bekerja secara legal, mengambil manfaat dari fasilitas-fasilitas sosial, serta menghadiri pernikahan atau pemakaman kerabat di luar negeri karena takut Israel tidak akan mengizinkan mereka kembali pulang. Sebaliknya, pemukiman-pemukian Yahudi terus berlangsung di teritori-teriotri okupasi. Hal ini jelas melanggar perangkat-perangkat hukum internasional tadi. Oleh sebab itu, Komite Palang Merah Internasional berkali-kali menegaskan bahwa apa yang dilakukan Israel tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa. Mahkamah Peradilan Internasional juga mendeskripsikan bahwa pemukiman Israel di tanah Palestina yang terokupasi, “In break of international law.”9

Berikutnya, seperti diterangkan di atas, UNSCOP merekomendasikan bahwa Yerusalem harus berada di bawah tatanan administratif PBB. Rekomendasi ini disetujui oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi Partition Plan yang dikeluarkannya. Oleh sebab itu, pengakuan sepihak Israel atas Yerusalem pada 1980 melalui basic law-nya jelas-jelas bertentangan dengan hukum internasional yang berlaku. Hal ini memicu reaksi keras PBB yang, melalui Resolusi 478, mengutuk hukum dasar Israel terkait status Yerusalem tersebut, “in the strongest possible terms,” sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional.10

Dari sini, dapat kita simpulkan bahwa pengakuan sepihak Trump atas Yerusalem sebagai ibukota Yerusalem jelas-jelas bertentangan dengan kaedah hukum internasioal yang berlaku. Yang pertama karena melanggar Partion Plan PBB sendiri dan yang kedua karena menabrak Konvensi Jenewa keempat, opini advisori Mahkamah Peradilan Internasional, dan pernyataan Palang Merah Internasional.

 

Sumber Gambar: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Lama_Yerusalem

Tentang Penulis

Fazal-E-Mujeeb

Tinggalkan komentar