Dildaar Ahmad Kompasiana Sejarah

Loyalis Anas Menzalimi Khalifah Utsman r.a.

Ahmadiyah bukan sebuah partai politik, seperti PD (Partai Demokrat) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dan lain sebagainya. Jamaah Ahmadiyah didirikan dimulai dengan proses baiat (janji setia) antara pendirinya, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad ‘alaihis salaam dengan 40 orang sahabat beliau pada tahun 1889. Sementara PKS (dimulai dari PK, Partai Keadilan) didirikan segera setelah reformasi yaitu pada tahun 1998. Begitu pula dengan Partai Demokrat yang menyusulnya.

Saya sebagai seorang Muslim dari jamaah Ahmadiyah, secara pribadi di forum tulis-menulis Kompasiana ini sebenarnya tidak ingin ikut-ikutan dalam perdebatan politis antar partai dan antar pemimpin partai baik internal partai maupun eksternal partai. Masing-masing partai memiliki tujuan dan kepentingan masing-masing.

Saya juga tidak ingin memojokkan loyalis Anas berikut ini. Tulisan berikut ini dilatarbelakangi keprihatinan mendalam atas komentar seorang Mantan Sekretaris Departemen Agama DPP Partai Demokrat Ma’mun Murod Al-Barbasy, mengenai Khalifah Utsman bin Affanradhiyallahu ‘anhu beberapa waktu lalu.

Khalifah Utsman adalah seorang yang sudah wafat. Namun, beliau r.a. disamping mengalami nasib yang malang di akhir hidupnya (terbunuh oleh para pemberontak dengan tuduhan korupsi dan nepotisme), beliau r.a. juga mengalami nasib yang malang setelah kewafatannya. Tuduhan para pemberontak itu diikuti oleh kaum Muslim lainnya di masa-masa berikutnya. Beliau berumur 70-an tahun ketika syahid. Para sahabat dan anak-anak sahabat Nabi saw di Madinah telah siap perang puputan (sampai mati) melawan para pemberontak (mereka masuk Islam setelah kewafatan Nabi saw), kalau tidak karena belas kasih Khalifah Utsman yang menolak penumpahan darah sesama Muslim. Beliau lebih memilih bertahan sambil dengan sabar dan tabah menasehati 3000-an pemberontak yang telah menguasai jalan-jalan di kota Madinah dan memaksa para penduduknya agar tetap tinggal di rumah kecuali salat, mengancam para penduduk yang berkumpul dan seterusnya.

Sangat disesalkan bila ada orang yang tidak henti-hentinya menyerang susunan Daftar Caleg Sementara (DCS) yang telah disetujui oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat dengan mengait-ngaitkannya dengan peristiwa sejarah masa lalu yang belum jelas bahkan tidak terbukti kebenarannya. Lebih disesalkan lagi, sangat kurang upaya-upaya untuk menjelaskan atau menangkis tuduhan-tuduhan ini.

Tulisan ini berisi hal yg banyak dianut oleh para peneliti diantara kaum Muslim juga, bahwa Khalifah Utsman bn Affan adalah seorang khalifah yg lurus (Nabi Muhammad saw sendiri yg menyebutnya Khilaafah ‘ala minhajin nubuwwah, adapun setelahnya beliau menyebut mulkan ‘adhdhan dan jabariyyan. bukan Khilafah.)

Saya merasa perlu menuliskannya di sini untuk menunjukkan/memperlihatkan bahwa saya sebagai anggota Jamaah Ahmadiyah adalah orang-orang yang bersyahadat (laa ilaaha illallah dan Muhammad rasul Allah), berkitabkan Al-Qur’an, bernabikan Nabi Muhammad saw, mempercayai dan mengamalkan rukun iman dan rukun Islam.

Terkait dengan tuduhan korupsi dan nepotisme (tuduhan jahat akhlak) kepada Khalifah Utsman, disini perlu kita garis bawahi karena itu terkait pembuktian kebenaran Nabi Muhammad saw sendiri yang dalam Al-Quran dan sabda-sabda beliau saw sendiri menyebutkan soal orang-orang yang menyertai beliau adalah orang-orang berakhlak baik, luhur dan berstandar tinggi. Bukan koruptor atau nepotis. Jadi, serangan terhadap pribadi yang secara jelas disebut kesucian dan kebenarannya dalam Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad saw sendiri merupakan serangan juga terhadap keabsahan Al-Quran dan kebenaran sabda Nabi Muhammad saw.

Ma’mun Murod Al-Barbasy yang juga dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta inimengibaratkan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) layaknya khalifah Usman bin Affan yang tumbang dari kekuasaannya karena melakukan praktik nepotisme.

“Pemerintahan Khalifah Usman bin Affan bisa jadi contoh faktual pemerintahan nepotis. Akibat ketakmampuannya kendalikan praktik nepotisme, Usman tidak hanya meninggal secara sadis dan berdarah-darah. Tapi juga pemerintahannya keropos dan bobrok,” jelas Ma’mun saat dihubungi, Rabu (1/5).

http://www.merdeka.com/politik/loyalis-anas-minta-sby-belajar-dari-usman-bin-affan.html

Asal riwayat-riwayat yang menyebut nepotisme dan korupsi tersebut ialah dari segolongan yang tidak puas terhadap Khalifah Utsman yang jawabannya sudah diberikan oleh parakhalifah saat masih hidup. Anehnya, pada masa ini tuduhan-tuduhan itu malah dijadikan senjata lagi guna menyerang beliau-beliau tersebut. Oleh karena itulah diantara tujuan penulisan artikel ini ialah menghilangkan atau minimal mengurangi prasangka yang tidak benar terhadap 3 khalifah suci Rasulullah s.a.w. itu.

Di sisi lain, kita juga bersyukur karena masih ada para peneliti Muslim yang rajin menelaah jalinan peristiwa di masa lalu dan menuliskan hasil kajiannya berisi argumentasi historis dan juga faktual yang membantah tuduhan dan stigma negatif diatas. Artikel beralamat di http://wardonojakarimba.blogspot.com/2011/06/khalifah-utsman-tidak-nepotis.html cukup jeli mendata tuduhan-tuduhan terhadap beliau dan memberikan jawabannya dng argumentatif. Sayang sekali, tuduhan2 negatif terhadap Khalifah Utsman tetap saja diamini berbagai kalangan Muslim, bahkan buku-buku sejarah Islam di sekolah-sekolah negeri dan swasta masih menyebutkannya.

KH. Abdul Hamid Baidlowi, seorang kyai NU pada acara pertemuan Ulama dan Habaib di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Jakarta pada tanggal 14 Rojab 1416 H/ 7 Desember 1995 juga menyampaikan makalah serupa. Diantaranya beliau menulis: “Marilah kita simak bersama, apakah kecaman dan hinaan terhadap khalifah Utsman itu benar? Apakah benar khalifah Utsman membagi-bagikan pengurusan wilayah-wilayah kepada keluarganya? Ataukah tuduhan dan kecaman itu sekedar buatan kaum Saba’iyah yang mereka ada-adakan guna mendorong orang lain untuk beroposisi yang kemudian memberontak dan selanjutnya membunuh khalifah?

Ahli sejarah kaum Syi’ah al-Ya’qubi menyatakan: bahwa khalifah Utsman dibenci orang adalah karena mengutamakan keluarga dalam pengangkatan Gubenur wilayah, kemudian Al-Ya’qubi sendiri membuat perincian wilayah-wilayah dengan Gubenur masing-masing, dan ternyata dapat kita lihat bahwa sebagian besar yang diangkat oleh khalifah Utsman adalah bukan dari keluarga khalifah Utsman, maka marilah kita lihat keterangan Al-Ya’qubi di bawah ini sebagai berikut:

  1. Untuk Hims Abdurrahman bin Kholid bin Walid.
  2. Untuk Qinnasrin Habib bin Maslamah.
  3. Untuk Palestina ‘Alqomah bin Hakim al-Kanani
  4. Untuk Yordania Abul A’war as-Salami.
  5. Untuk Laut Merah Utara Abdullah bin Qois al-Fazari.
  6. Untuk Azerbajian al-Asy’ats bin Qois al-Kindi.
  7. Untuk Hulwan Utaibah bin an-Nahhas.
  8. Untuk Mah Malik bin Habib.
  9. Untuk Roy Sa’id bin Qois.
  10. Untuk Asbahan as-Saib bin Aqra’.
  11. Untuk Masabdzan Hubaisy.
  12. Untuk Qorqisia Jarir bin Abdullah.

Kemudian jabatan tinggi Negara yang lain adalah:

  1. Pengadilan: Zaid bin Tsabit
  2. Baitul mal : ‘Uqbah bin Amir
  3. Urusan jizyah dan pajak: Jabir bin Fulan al-Mazani
  4. Pertahanan dan peperangan: al-Qo’qo’ bin ‘Amr
  5. Pimpinan haji : Abdullah bin Abbas.
  6. Kepala polisi : Abdullah Qunfudz

Jadi hanya tiga keluarga Utsman yang menjadi Gubernur dari 20 Gubernur dan 6 jabatan tinggi Negara, itu saja hanya dua Gubernur yang dilantik oleh khalifah Utsman, yaitu yang untuk Bashroh dan Mesir, sedang yang satu yaitu untuk Muawiyyah di Syam dilantik oleh khalifah sebelum Sayyidina Utsman menjabat sebagai khalifah.

Kemudian apakah pengangkatan dua Gubernur itu cukup menjadi alasan untuk mencela dan mengecam kepada khalifah Utsman? Sebagaimana dilakukan oleh golongan Saba’iyah, Syi’ah, dan Sa’id Aqil serta orang yang mengikutinya, mengekor mereka. Apakah haram menurut syari’ah seorang khalifah mengangkat salah satu keluarga yang dipandang ahli dalam jabatannya, hanya karena ia salah satu dari keluarganya? Jawabanya hanyalah satu, “tidak haram”.

http://www.voa-islam.com/counter/liberalism/2012/01/27/17322/kiyai-nu-membantah-hujatan-keji-said-aqiel-terhadap-para-sahabat-nabi/

Dari penjelasan diatas telah jelas bahwa Khalifah Utsman Bin Affan tidak melakukan nepotisme dan praktek korupsi selama masa kepemimpinannya. Hal ini sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang contoh penjelasannya ada di alamat link website diatas. Khalifah Utsman sendiri telah melakukan klarifikasi atas tuduhan diatas dalam salah satu khotbahnya di depan para pendemo yang menuduhnya demikian, beliau mengatakan, “Mereka menuduhku terlalu mencintai keluargaku. Tetapi kecintaanku tidak membuatku berbuat sewenang-wenang. Bahkan aku mengambil tindakan-tindakan (sangsi/hukuman kepada keluargaku) jikalau perlu. Aku tidak mengambil sedikit pun dari harta yang merupakan hak kaum muslimin (kedermawan beliau dengan memakai harta pribadi bukan harta Negara). Bahkan pada masa Nabi Muhammad pun aku memberikan sumbangan-sumbangan yang besar, begitu pula pada masa khalifah Abu Bakar dan pada masakhalifah Umar ….’

Dalam khotbahnya tersebut khalifah Utsman juga menyatakan sebuah bukti kuat tentang kekayaan yang masih dimilikinya guna membantah isu korupsi sebagai berikut, “ Sewaktu aku diangkat menjabat khilafah, aku terpandang seorang yang paling kaya di Arabia, memiliki ribuan domba dan ribuan onta. Dan sekarang ini (setelah 12 tahun menjabat khilafah), manakah kekayaanku itu ? Hanya tinggal ratusan domba dan dua ekor unta yang aku pergunakan untuk kendaraan pada setiap musim haji.”

Menjadi orang yang berharta bukanlah dosa dan perlu dicela selama kekayaannya itu didapat dengan cara halal dan jujur. Bukankah tidak apa-apa seorang Muslim mempunyai sebuah gunung emas selama kekayaannya itu dibayarkan zakatnya dan dipakai untuk tujuan-tujuan yang baik?

Menanggapi tuduhan nepotisme, sebenarnya jumlah pejabat Negara keluarga Utsman dibandingkan dengan yang bukan familinya jelas bukan mayoritas seperti telah dirinci di daftar diatas. Lagipula sebagian pejabat tersebut diangkat oleh khalifah sebelumnya seperti Mu’awiyah yang diangkat oleh KhalifahAbu Bakr dan Umar r.’anhum. Pejabat-pejabat itu dipertahankan atau diangkat karena berprestasi, amanah dan permintaan rakyat sendiri. Sementara jumlah pejabat publik diluar anggota keluarga tersebut adalah mayoritas. Nepotisme ialah mengutamakan keluarga memegang jabatan tertentu dengan mengabaikan kapabilitas/kemampuan sambil melupakan orang yang tepat tetapi bukan keluarga. Lantas mengapa kita harus mempercayai isu nepotisme tersebut?

Tentang Penulis

Dildaar Ahmad Dartono