Kebangsaan

Dialektika filosofis naluri kemanusiaan: Mau tangkal korupsi? Pangkas gaji pegawai dan pejabat!

KORUPSI lumrah dan sejalan dengan fitrah manusiawi. Artinya, potensi untuk melakukan korupsi bersifat laten dalam diri setiap individu. Saat rangsangan-rangsangan eksternal datang, potensi tadi mengejawantah menjadi bentuk perilaku korupsi yang konkret.

Manusia selaku Homo scientificus

lumrah dan sejalan dengan fitrah manusiawi. Artinya, potensi untuk melakukan bersifat laten dalam diri setiap individu. Saat rangsangan-rangsangan eksternal datang, potensi tadi mengejawantah menjadi bentuk perilaku yang konkret.

Demikianlah keadaannya bila kita renungi fenomena korupsi lewat kacamata positivis-naturalis. Berlawanan dengan paradigma normatif-konvensional yang hanya berfokus pada penghukuman, kerangka berpikir positivis-naturalis akan memberi kita satu solusi baru yang jitu untuk menyelesaikan permasalahan klasik nan kronis ini.

Perjalanan menuju Korupsi

Aristoteles menyebut manusia sebagai Homo economicus. Maknanya adalah bahwa ia merupakan yang berhasrat untuk memiliki apa yang disukainya. Semakin menawan suatu benda di matanya, semakin membuncah kemauannya untuk menguasainya. Kian banyak materi yang memikatnya, dambaannya untuk mempunyainya pun kian bertambah.

Aplikasi ini berlaku di setiap tempat dan . Hanya saja, pada tahap demikian, ia secara kognitif masih mampu mengelola keinginan-keinginan pribadinya yang kompleks tersebut.

Adakalanya, ketika hasratnya telah terpenuhi, manusia tidak serta-merta merasa puas. Acapkali terlaksananya sebuah keinginan justru memicu timbulnya keinginan-keinginan yang lain. Bahkan, ia mulai takut akan kehilangan barang-barang yang telah dimilikinya.

Lebih lanjut, ia pun cemburu terhadap kepunyaan orang lain yang dianggapnya lebih mewah dan berkelas. Maka dari itu, ia berusaha untuk memperoleh barang yang serupa meskipun dengan merongrong dan merampas apa yang bukan haknya.

Taktala manusia sampai pada fase demikian, ia pantas menyandang julukan Homo homini lupus, ‘serigala bagi sesamanya’, tepat sesuai dengan ungkapan Thomas Hobbes. Di sinilah asal-muasal penjelmaan korupsi.

Kita dapat menyaksikan penerapan rumusan teoretis di atas dalam fakta-fakta empiris. Kenyataan-kenyataan di lapangan menginformasikan bahwa perilaku korupsi kebanyakan dipraktikkan para pegawai di lembaga-lembaga kenegaraan serta para pejabat pemerintahan. Padahal, mereka bukanlah sosok-sosok bergaji kecil. Kebalikannya, penghasilan bruto mereka bisa mencapai puluhan, malah ratusan juta.

Apa sesungguhnya yang tengah terjadi? Jawabannya ialah bahwa mereka sudah teramat sering dimanjakan oleh kelimpahan finansial hingga tak sanggup lagi berhenti dari servis yang disuguhkannya. Mereka justru khawatir akan kehilangannya.

Apa Yang Semestinya Diperbuat?

Berkaca pada realitas ini, tindakan yang sepatutnya diambil adalah menihilkan stimulus-stimulus luar sehingga potensi korupsi tidak berkembang. Penihilan tersebut dapat dilakukan dengan membuka peluang berkembangnya potensi yang berperan sebagai lawan dari potensi korupsi, yaitu potensi kedermaan.

Dalam kata lain, kita sebenarnya sedang mengimplementasikan peribahasa “sambil menyelam minum air”: menutup pintu yang satu dengan membuka pintu yang lain. Untuk itu, kita terlebih dahulu mesti mengetahui kaifiat perkembangan spiritual-falsafi manusia hingga mencapai tingkatan kedermaan.

Transformasi menjadi Penderma

Adam Smith menyematkan lakab Homo socius atau ‘makhluk sosial’ bagi manusia. Maksudnya, ia pasti membutuhkan orang lain dengan ketergantungan yang sifatnya permanen. Atas dasar ini, ia senang untuk diperlakukan dengan baik.

Taktala ia mendapatkan perlakuan yang ramah dan menyenangkan dari seseorang, ia akan secara alami dan spontan berterima kepada orang itu, baik terucapkan melalui lisan maupun terwakilkan via gestur tubuh. Bahkan, bisa jadi ia segera membalas dengan memberikan benda atau materi tertentu yang sepadan dengan budinya.

Mirza Ghulam Ahmad menerangkan bahwa kecondongan manusia menuju kebaikan sejatinya lebih besar daripada kecondongannya menuju kejahatan. Natijahnya, sekali ia beramal baik, ia akan merasakan suatu rasa ketagihan yang khas untuk mengulanginya.

Jadi, saat seseorang berbuat kebaikan sebagai respon terhadap kebaikan orang lain, ia akan mengalami kecanduan tersendiri yang memusababkannya ingin mengerjakannya lagi, ia akan mencari-cari kesempatan dan objek untuk memanifestasikannya.

Apabila kemauan baik tersebut difasilitasi secara kontinu, ruang lingkup kebaikannya akan meluas hingga kepada orang lain yang sama sekali tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Inilah derajat kedermaan dan individu yang berdiri di atasnya, menurut Ralf Dahrendorf, dinamai Homo sociologicus.

Remedi Korupsi

Berangkat dari landasan ini, tindakan riil yang harus diperbuat untuk mewujudkan kedermaan sekaligus meniadakan korupsi ialah memangkas sekian persen gaji setiap pegawai lembaga kenegaraan dan pejabat pemerintahan, dari PNS golongan terendah sampai Presiden. Mengapa solusinya pemangkasan gaji? Sebab, gaji tinggilah yang sejatinya menjadi biang keladi tingkah laku korupsi.

Seorang pegawai atau pejabat yang menerima gaji tinggi akan jauh dari kebercukupan. Sebaliknya, ia akan terus berupaya mencari lebih karena feeling insecure. Kala jalan-jalan halal sudah tidak lagi tersedia, jalan-jalan haram korupsi pun bukan masalah untuk ditempuh.

Andaikata ditanyakan, ke manakah larinya pangkasan gaji tersebut seumpama diterapkan? Pangkasan tadi akan dialokasikan terutama bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal. Mengapa? Sebab, kedua perkara ini merupakan yang paling penting dalam konteks kekinian.

Indonesia belum bisa menjadi maju karena 11.22% penduduknya masih miskin. Kemiskinan membuat mereka akrab dengan kebiadaban. Selain itu, 122 daerah di Indonesia masih tertinggal sehingga peradaban nasional secara menyeluruh belum terbentuk. Kalau kedua persoalan ini teratasi, barulah Indonesia akan maju.

Jelas, pada awalnya, pasti akan timbul resistensi dari sebagian pihak karena nominal tinggi yang selalu mereka terima per bulan tiba-tiba dipotong. Akan tetapi, jika program tersebut terus dijalankan seraya disertai oleh penyuluhan yang tak kenal lelah, lama-kelamaan mereka pun akan terbiasa sehingga hasrat untuk bergaji besar akan ikut tertekan.

Kemudian, mereka dengan sendirinya akan mengarifi hakikat pemotongan itu, malah akan menganggapnya sebagai kesalehan sosial yang mengasyikkan. Walhasil, di satu sisi potensi korupsi tereduksi hingga ke titik nol, sedangkan di sisi lain potensi kedermaan berkembang dengan tak terhingga.

Lembaga Pengurus

Mengingat dana yang terkumpul akan sangat besar, perlu dibentuk suatu badan khusus yang legal dan formal untuk mengelolanya. Badan tersebut berkewajiban menghitung jumlah pangkasan gaji yang masuk tiap bulannya. Berikutnya, badan tersebut juga wajib meminta pertanggungjawaban dari kementrian terkait yang hendak menggunakan dana tadi untuk melaksanakan program kerjanya.

Demikianlah dua tupoksi badan khusus ini. Karena amanah yang diemban begitu besar, badan ini hendaknya diisi oleh ahli-ahli mentereng yang berpengalaman dalam ilmu ekonomi, khususnya para guru besar, dibantu oleh tokoh-tokoh agama. Dengan begitu, diharapkan tidak terjadi sedikitpun penyelewengan.

Pertanyaan Penutup

Pertanyaannya, beranikah , dalam hal ini Presiden , mengambil langkah begini? Tentu, keberanian dibutuhkan untuk memutuskan. Permulaannya niscaya sulit. Bukankah seorang ibu dituntut berkorban nyawa untuk melahirkan seorang bayi yang suci-bersih? Namun, sekiranya Pemerintah tak sampai hati, benarlah ucapan Fredrich Nietzche, “I wager he finds nothing!”

_
Qureta.com

Tentang Penulis

R. Iffat Aulia Ahmad A.

Seorang musafir yang terdampar di persimpangan ruang dan waktu, yang duduk termangu menatap segala kericuhan zaman, menengadah ke langit di tengah keheningan, memandang takjub Sang Markaz-ud-Dā’irāt.