Akhmad Reza Opini

Menggugat Akal Sehat Pemerintah Dalam Penyegelan Masjid An-Nur Bukit Duri

Ilustrasi Masjid Bukt Duri dari dokumentasi Firdaus Mubarik

Ilustrasi Bukt Duri dari dokumentasi Firdaus Mubarik

Oleh Akhmad Faizal Reza

 

UNTUK kesekian kalinya rumah ibadah disegel. Dan siapa lagi korbannya? Ya, Jamaah Muslim Indonesia atau JAI. Masjid atau muṣallā mereka yang terletak di Bukit Duri, , , disegel pemda karena dianggap tidak memiliki IMB. Benarkah alasannya demikian?

Apa yang terjadi dengan Masjid An-Nur di Bukit Duri mengikuti logika yang sama. Masjid ini sudah ada dari tahun 80-an. Tidak pernah terdengar adanya keberatan warga sebelumnya. Lantas, mengapa sekarang tiba-tiba menjadi hingar bingar? Sekelompok massa dari Front Pembela () menggeruduk masjid dan menghalang-halangi hak beribadah anggota JAI. Anggota JAI yang sudah puluhan tahun melakukan ibadah ṣalāt wajib dan ṣalāt jum‘at di sana tiba-tiba harus diusir dan tidak diperkenankan lagi beribadah.

Uniknya, kejadian di Bukit Duri memiliki pola yang sama seperti di tempat lainnya. Setelah gerudukan massa FPI, giliran rombongan aparat pemerintah seperti satpol PP dan aparat dari pemda yang menyegel masjid An-Nur. Apa yang dipertontonkan aparat pemerintah seakan mengesahkan atau melegalkan tindakan-tindakan anarkis dari ormas-ormas radikal semacam FPI.

Penyegelan dilakukan dengan alasan yang masih sumir. Mereka berpatokan pada ketiadaan IMB untuk rumah ibadah. Pertanyaannya, sudahkah jutaan rumah ibadah di seantero Nusantara ini memiliki IMB rumah ibadah? Mengapa yang disasar justru masjid-masjid milik Ahmadiyah atau dalam skala yang lebih luas rumah-rumah ibadah milik kaum minoritas, seperti yang terjadi pada Gereja Filadelfia di Bekasi atau Gereja Yasmin di Bogor?

Apa yang menjadi landasan hukum mereka? Tidakkah hal ini justru bertentangan dengan UUD 1945? Pembatasan itu terdapat dalam mekanisme pendirian rumah ibadat yang tertuang dalam BAB IV Pasal 13 sampai Pasal 17 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006. Terutama syarat-syarat khusus pendirian rumah ibadat yang acapkali menjadi senjata ampuh untuk menggagalkan pendiriannya rumah ibadah, yaitu:

1. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilanpuluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

2. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enampuluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

3. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan

4. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

Keempat syarat khusus ini jika didalami dan dilihat dari sudut fakta aktual di lapangan sangatlah sulit untuk diterapkan. Mencari dukungan masyarakat paling sedikit 60 orang dan disahkan kepala desa, ternyata menjadi ajang jual beli dan praktik teror-meneror.

Jika dibandingkan dengan syarat mendirikan tempat rekreasi atau tempat hiburan yang syarat-syaratnya pun tidak seberat dari 4 syarat khusus pendirian tempat ibadah dalam PBM.

Padahal, instrumen hukum administratif seperti SKB, PBM, Instruksi, SK yang bersifat membatasi hak asasi warga negara dalam beribadah melanggar konstitusi UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasal 28I ayat (1) dan (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29.

Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28E (1): Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28I ayat (1) dan (2): (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakukan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28J ayat (2): Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan hak untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 29: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

 

Berkaca Pada Obama dan Negeri Paman Sam

Sebagai negeri demokrasi, mungkin kita harus berkaca pada negara lain. Ambil contoh, negara Paman Sam dan presidennya yang sekarang Barack Obama.

Islamophobia berkembang kencang di negara ini selepas peristiwa 9/11. Umat Islam merasa terpojokkan karena sentimen negatif terhadap Islam meningkat.

Namun, sikap pemerintah dan Presiden Obama tidak mengikuti arus ini. Contohnya ketika rencana pembangunan masjid dan Islamic Center di dekat Ground Zero di daerah Manhattan yang merupakan lokasi serangan teroris 11 September 2001 lampau. Banyak pihak yang menentang, Bahkan mantan ketua atau speaker dari DPR atau House of Representatives, Newt Gingrich, menuntut lebih jauh lagi.

“Selama tidak ada gereja atau sinagog di Arab Saudi maka seharusnya tidak boleh ada masjid di AS,” katanya. Bagi orang-orang itu, Islam adalah tertuduh utama atas terjadinya serangan terhadap menara kembar World Trade Center, yang dulunya adalah simbol kedigdayaan ekonomi AS. Buat mereka tidak ada perbedaan antara Islam garis keras dan mayoritas umat Muslim yang cinta damai (Wahid, 19 September 2010, dalam gusdur.net).

Namun, sikap Obama patut dipuji. Presiden Obama dalam acara buka puasa bersama dengan masyarakat Muslim AS yang diadakan di White House secara tegas menyatakan bahwa “Umat Islam mempunyai hak yang sama untuk beribadah sesuai keyakinannya seperti warga negara lain di AS. Termasuk hak untuk membangun rumah ibadah dan pusat kegiatan komunitas, di atas lahan swasta di daerah Manhattan bagian bawah (Lower Manhattan), sesuai dengan hukum dan peraturan setempat.”

Dan Obama tidak sendirian. Walikota NewYork Michael Bloomberg sebelumnya telah secara tegas menyatakan dukungannya bagi pembangunan masjid dan islamic center di daerah tersebut. Dukungan Bloomberg menjadi faktor penentu karena pemda New York-lah yang berhak mengeluarkan izin pembangunan masjid tersebut.

Di Amerika Serikat sendiri ada tembok yang kuat bagi jaminan kebebasan beragama khususnya dalam pendirian rumah ibadah. Tembok itu bernama RLUIP, yakni Religious Land Use and Institutionalized Persons Act, sebuah produk hukum yang didesain untuk mendukung umat beragama yang hendak mendirikan rumah ibadah apakah itu gereja, masjid, sinagoge, atau kuil.

Peraturan tersebut diluncurkan pada tahun 2000, ketika partai Republik dan George Bush sedang berkuasa dan dominan di Kongres. Semangat dari aturan tersebut adalah memastikan tidak terjadi diskriminasi ketika pemeluk agama yang hendak mendirikan rumah ibadah berhadapan dengan otoritas lokal seperti kantor walikota yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin pembangunan (Wahid, 19 September 2010, dalam gusdur.net).

Nah, bagaimana dengan di tanah air? Mirisnya, justru di negara yang digadang-gadang sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini kebebasan beragama berada pada titik nadir. Praktek kekerasan dan intoleransi mewarnai negara ini paling tidak satu dasawarsa terakhir.

Semoga, kasus Bukit Duri menjadi kasus intoleransi terakhir di masa awal kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla. Dan mari kita tunggu ketegasan Ahok, sebagai Gubernur Jakarta untuk menyelesaikan kasus ini dengan jernih.

 

Penulis adalah aktivis sosial, tinggal di Bandung

Tentang Penulis

masq@mkaindonesia.org

Majelis Anṣār Sulṭānu'l-Qalām Indonesia

Tinggalkan komentar