Opini Qureta

Menolak Pakistanisasi Indonesia

Penulis Akhmad Reza

You are free; you are free to go to your temples, you are free to go to your mosques or to any other place or worship in this State of . You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the State.” — Mohammad

Ahmadiyah di Kendal, Jawa Tengah pada dini hari (23/5) lalu seakan menegaskan persoalan di negeri ini masih jauh dari kata selesai. Setara Institute mencatat, selama periode 2007 hingga 2016 sebanyak 114 masjid milik Jemaat Ahmadiyah (JAI) dirusak dan dihancurkan (kompas.com).

Celakanya, aparat pemerintah yang semestinya melindungi JAI, malah menjadi bagian dari elemen kekerasan. Peran kontraproduktif ini seakan melapangkan jalan bagi kelompok-kelompok intoleran untuk mengulangi tanpa merasa jera sedikit pun.

Menyikapi persoalan yang selalu berulang ini, datanglah sebuah solusi dari seorang pejabat yang merasa solusinya ini jawaban final dan jitu terhadap permasalahan JAI. Katanya, “Mari kita belajar dari Pakistan. Bukankah di sana persoalan Ahmadiyah bisa diselesaikan dengan baik? Namun, benarkah demikian? Apakah negaranya “Ali Jinnah” tersebut sukses mengentaskan persoalan minoritas, dalam hal ini Ahmadiyah?

Kenyataan justru membuktikan sebaliknya. Pakistan adalah contoh modern yang terlibat terlalu jauh dalam mengurus persoalan keyakinan warganya. Pakistan hari ini menyimpang dari cita-cita Mohammad Ali Jinnah, Founding Father yang dijuluki Quaid-e-Azam (Pemimpin Besar).

Kekerasan demi kekerasan bertubi-tubi menimpa minoritas di sana. Salah satu peristiwa yang memakan korban jiwa sangat banyak terjadi pada 28 Mei 2010 lalu. Lebih dari 100 orang tewas dan ratusan lainnya terluka ketika sekelompok teroris memasuki dua mesjid milik komunitas Ahmadiyah dan menembaki para jemaah yang tengah melangsungkan ibadah Jumat.

Ini bukan kali pertama. Sejak Pakistan berdiri, komunitas ini mengalami persekusi dan diskriminasi yang sistematis tidak saja oleh kelompok lainnya, namun juga oleh negara. Pada 1953, kerusuhan besar melanda Provinsi Punjab. Kerusuhan ini diawali ultimatum beberapa kelompok Islam kepada Perdana Menteri Khwaja Nazimuddin.

Mereka mengultimatum pemerintah agar menetapkan status minoritas non muslim kepada komunitas Ahmadiyah, atau mengusir komunitas ini dari lingkungan Islam. Tuntutan lainnya adalah memecat Choudhry Zafrullah Khan — seorang anggota Ahmadiyah — yang pada waktu itu menjabat sebagai .

Karena tidak digubris, maka meletuslah kerusuhan yang menelan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit. Buntut panjang dari kerusuhan ini juga berhasil menumbangkan pemerintahan.

Jika percobaan pertama gagal, maka pada 1974 justru pemerintah Pakistan di bawah Zulfikar Ali Bhutto mengamini kelompok-kelompok yang terlibat pada kerusuhan 1953 agar Ahmadiyah dinyatakan sebagai non muslim. Sepuluh tahun kemudian keberpihakan pemerintah terhadap kelompok- semakin kentara jelas. Giliran Jenderal Zia Ul-Haq bergerak lebih jauh dengan mengeluarkan undang-undang yang sangat diskriminatif.

Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa mereka (Ahmadi) tidak lagi diperkenankan memakai atribut Islam, seperti menamakan tempat ibadahnya sebagai masjid, menyuarakan azan, bahkan untuk sekadar mengucapkan salam. Apabila peraturan ini dilanggar, pelakunya akan diseret ke meja hijau.

Inikah negara yang hendak dijadikan sebagai patron oleh kita? Jika sampai terjadi ”Pakistanisasi Indonesia” berarti memutar jarum jam ke belakang. JAI adalah elemen bangsa yang memiliki hak hidup yang sama seperti kelompok lainnya. Alih-alih belajar pada Pakistan, lebih baik kembali kepada .

Tidakkah kita memiliki Pancasila dan konstitusi yang menjamin kebebasan rakyatnya untuk memeluk dan keyakinannya masing-masing? Dan bukankah kita, pada 2005 lalu sudah meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, termasuk pasal 18 (2) yang menyebut, “Tidak ada seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.”

Dan di dalam pasal 27 bahwa “orang-orang yang tergolong dalam … kelompok minoritas tidak boleh diingkari haknya, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri atau menggunakan bahasa mereka sendiri.”


Qureta

Tentang Penulis

Akhmad Reza