Opini

Menyoal Ideologi Pancasila di Kalangan Mahasiswa

adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas ke depan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan. Karena memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

Pemerintah Republik sendiri telah menyadari pentingnya pendidikan bagi generasi muda di , setelah wajib belajar 9 tahun digalakkan oleh pemerintahan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masa wajib pendidikan sedang diupayakan –oleh pemerintah menjadi 12 tahun.

Pendidikan tinggi juga menjadi salah satu faktor penting bagi pembentukan karakter manusia, dalam masa pendidikan tinggi (khususnya tingkat diploma dan sarjana), dituntut untuk mengembangkan diri tidak hanya di kelas namun juga di luar kelas dalam rangka mewujudkan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat).

Apabila kita berbicara mengenai pendidikan dalam perguruan tinggi, pandangan masyarakat umum tentang suatu lembaga universitas dinilai dari kualitas mahasiswa-mahasiswinya. Beberapa kampus di Indonesia menjadi universitas terkemuka dikarenakan gagasan yang diciptakan mahasiswanya, baik gagasan keilmuan maupun gagasan kebangsaan.

Melakukan kritik terhadap pemerintah yang berkuasa merupakan hal yang wajar di kalangan mahasiswa, terutama sekumpulan mahasiswa yang aktif mengikuti unit kegiatan mahasiswa, tergabung ke dalam kelompok diskusi, maupun yang aktif berkecimpung dalam student government (lembaga legislatif maupun eksekutif mahasiswa)

Belakangan ini banyak kelompok mahasiswa yang justru membuat gagasan mengenai aktualisasi sistem khilafah, dalam hal ini menggantikan sistem pemerintahan presidensil menjadi sistem kekuasaan khilafah dengan cara-cara yang dinilai dapat mengancam rajut tenun kebangsaan Indonesia.

Persoalan Lama

Persoalan mengenai dasar negara bukanlah hal baru yang dihadapi negara ini. lahir tidak semata-mata disambut baik kehadirannya oleh seluruh penggagas Republik Indonesia, mengingat pada zaman itu penggagas negara ini terbagi menjadi beberapa kelompok yakni: Islam modernis, Islam santri, nasionalis, dan sosialis.

Perumusan dasar negara dalam BPUPKI pun alot, para pihak yang tergabung dalam tim perumus tetap bersikukuh atas dasar-dasar yang mereka tawarkan. Hingga pada akhirnya dirumuskanlah Piagam Jakarta yang menjadi awal lahirnya pancasila, dasar negara yang hingga sekarang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tahun 1950an juga menjadi tahum bersejarah dalam perumusan kembali dasar negara Indonesia, kala itu melalui Majelis Konstituante Indonesia dihadapkan pada persoalan dasar negara baru sebagai pengganti pancasila.

Gagasan-gagasan baik telah diajukan dalam persidangan majelis konstituante kala itu baik dari golongan Islam, nasionalis, maupun sosialis. Namun pembahasan mengenai dasar negara tetaplah alot, sehingga Sukarno mengeluarkan dekrit presiden pada 5 Juni 1959 untuk membubarkan majelis konstituante dan kembali kepada pancasila dan UUD 1945.

Namun sekarang mengarahkan Indonesia menjadi negara Islam bukan lagi melalui utaran-utaran resmi dalam pertemuan kenegaraan, namun lebih kearah gagasan pemaksaan. Kita telah melihat beberapa tahun kebelakang bagaimana politik identitas mulai bermain dan bergerak ke arah yang membahayakan yakni merubah dasar negara dan sistem negara menjadi khilafah berdasarkan kekuasaan politik.

 

 

Menyoal Prinsip Bela Negara dan Independensi Mahasiswa

Setelah Indonesia merdeka setidaknya telah terjadi dua kali revolusi yang sebagian kecil digerakkan oleh mahasiswa, yakni revolusi orde lama ke orde baru dan orde baru ke reformasi. Penulis teringat dengan dokumentasi kejadian 1998 dimana mahasiswa berteriak “Hidup rakyat!” kala itu.

Hidup rakyat, merupakan lambang independensi mahasiswa. Tidak terafiliasi kepada organisasi maupun partai politik tertentu, bergerak semata-mata untuk rakyat Indonesia. Namun sekarang Independensi tersebut dapat dipertanyakan kembali, karena banyaknya organisasi kemahasiswaan yang justru terafiliasi dengan organisasi yang bergerak dalam bidang politik.

Setelah reformasi, amanat undang-undang mengenai pelaksanaan pertahanan negara adalah pertahanan berbasis sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (sishankamrata) yang mana pelaksanaannya tidak lagi bersifat rigid dan eksklusif namun lebih universal dan fleksibel.

Sishankamrata menekankan kepada seluruh masyarakat untuk memiliki prinsip bela negara, dan pelaksanaannya tidak hanya melalui angkat senjata namun melalui setiap bidang yang kita kerjakan atau dalami. Sehingga ancaman militer maupun nirmiliter dapat teratasi dengan sempurna.

Ancaman-ancaman militansi Islam seperti ISIS, Al-Qaeda, Taliban, dan lain sebagainya semakin berbahaya layaknya jamur yang berkembang dan merambat ke tempat lainnya. Namun bahaya tersebut dapat diatasi apabila kita semua melaksanakan sishankamrata dengan sungguh-sungguh.

Sangat disayangkan dewasa ini isu mengenai pendirian negara Islam kembali mencuat ke publik, dan yang mengagetkan adalah mahasiswa yang dulu berjargon hidup rakyat sekarang justru berbalik melawan negara dengan membawa kepentingan dan ketertarikan kelompoknya.

Maka dari itu, melalui tulisan ini, penulis mempertanyakan independensi organisasi mahasiswa dan prinsip bela negara yang diamanatkan peraturan perundang-undangan disebabkan banyak oknum menjamur yang ingin mengubah pancasila menjadi negara kekhalifahan, ironisnya hal tersebut dilakukan oleh mahasiswa yang seyogyanya Independen.

Masih hidupkah prinsip bela negara dan ideologi pancasila dalam para mahasiswa tersebut? Semoga para pemuda sadar akan pentingnya menjunjung tinggi pancasila, dan bela negara oleh rakyat semesta dapat terlaksana dengan sempurna demi berdirinya kedaulatan negara.

REFRENSI

Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante (Jakarta: Maarif Institute, 2017)

Jason Burke, The New Threat From Islamic Militancy (London: Vintage, 2016)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

belajarpsikologi.com/pengertian-pendidikan-menurut-ahli diakses 10 Mei 2017

psmk.kemdikbud.go.id/konten/1906/kemdikbud-upayakan-wajib-belajar-12-tahun-melalui-pip diakses 10 Mei 2017

Sumber Gambar: http://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-unit-kerja-presiden-pembinaan-ideologi-pancasila/

 

Tentang Penulis

Sadiq Adhetyo

Tinggalkan komentar