Opini

MUI dan Keanggotaan Ahmadiyah

mui

Lahir sebagai hasil musyawarah para ulama, cendekiawan, dan pemimpin pada 26 Juli 1975[1], Ulama () berperan sebagai wadah atau majelis yang menghimpun pergerakan di Indonesia. Keanggotaan majelis ini terdiri atas para ulama, zuama, dan cendikiawan muslim yang merupakan perwakilan dari pengurus pusat suatu organisasi Islam berskala nasional. Sebagian organisasi Islam yang tergabung di antaranya adalah Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan Al Washliyah.

Pada laman resmi MUI yang berkaitan dengan Pihak Eksternal, dinyatakan bahwa,

Dalam kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. (Lanjutan) Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturrahmi ulama, zuama dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. (Lanjutan) Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berati menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain…., selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing…..”[2]

Di dalam pernyataan ini, MUI berfungsi sebagai wadah pergerakan organisasi-organisasi Islam skala nasional. MUI bertanggung jawab untuk senantiasa mewadahi dan melibatkan seluruh aspirasi dan perwakilan dari seluruh organisasi Islam yang berbadan hukum dalam permusyawaratan untuk mufakat, termasuk dalam perumusan sebuah fatwa. Lalu, pendirian MUI dimaksudkan agar tidak mengintervensi independensi dan otonomi dari masing-masing organisasi Islam yang tergabung sebagai anggota dan yang tidak tergabung.

Ditinjau dari tujuan pendirian dan keanggotaan majelis ini, MUI merupakan sebuah lembaga nasional yang Islamis. Sebagai majelis yang bertujuan untuk menghimpun pergerakan muslim, MUI sejatinya menjadikan seluruh perwakilan dari organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang berbadan hukum sebagai anggota, termasuk . Sehingga, perwakilan tersebut dapat terlibat pada setiap pengambilan keputusan dari sebuah musyawarah.

Meskipun belum menjadi anggota, Ahmadiyah layak untuk diterima sebagai bagian dari MUI dan terlibat dalam memberikan aspirasinya dalam tingkat pembuatan setiap keputusan. Sebagai organisasi Islam besar dalam sekala global, Ahmadiyah memiliki berbagai kompetensi tidak hanya dalam bidang agama, tetapi juga nasionalisme.

Ahmadiyah mengharuskan agar tiap anggota yang hendak menjadi pemuka agama, atau yang mereka sebut sebagai mubaligh, menempuh pendidikan keagamaan setara strata satu selama lima tahun di Kampus Jamiah. Selama pendidikan, para calon mubalighin dididik secara mendalam seputar ilmu kalam, fikih, tasawuf, hadist, tafsir, sejarah keilmuan dan Islam.[3]

Tidak hanya itu, mahasiswa juga dituntut untuk mempelajari kebahasaan Arab, Inggris, Urdu, dan juga Indonesia. Kemudian, sebagai organisasi yang berpusat di London, pemimpin organisasi ini menghimbau setiap anggotanya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan persatuan negara mereka berada. Karenanya, meskipun mempercayai nilai kekhalifahan dan imam akhir zaman, tidak mungkin bagi organisasi ini untuk bertindak melawan Pancasila.

Walau berperan sebagai wadah silaturahmi, majelis ini belum pernah menjalin silaturahmi dengan Ahmadiyah bahkan untuk sekedar ngopi bareng. Melalui beberapa fatwanya, MUI telah membatasi dan melarang keberadaan Ahmadiyah. Telah berada di Indonesia selama 93 tahun dan sempat terlibat di dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, [4] Ahmadiyah belum terlibat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh majelis ini. Karena itu, dengan mengeluarkan fatwa-fatwa tersebut, MUI telah mencederai niat kelahirannya dan mengkhianati pernyataan resmi di atas.

[1] Sujadmi, S.Sos., M.A, “Yang Minoritas: Yang Tertindas (Analisis Konflik Ahmadiyah VS “Islam”)”. Hal: 78. https://media.neliti.com/media/publications/130517-ID-none.pdf. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2018.

[2] Hubungan MUI dengan Pihak Eksternal. https://mui.or.id/sejarah-mui/. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2018.

[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Jamia_

[4] H. Munasir Sidik, S.H., Dasar-Dasar Hukum dan Legalitas Jema’at Ahmadiyah Indonesia. Jakarta: Jema’at Ahmadiyah Indonesia, 2007 dan 2008. Hal: 21; dan Akhmad Reza, “Bung Karno dan Ahmadiyah”. Raja Pena. http://rajapena.org/bung-karno-ahmadiyah/. Diakses pada tanggal 20 Agustus 2018. Di dalam buku Dasar-Dasar Hukum dan Legalitas Jema’at Ahmadiyah Indonesia di halaman 21 dijelaskan bahwa Organisasi Jema’at Ahmadiyah Indonesia diakui oleh Pemerintah secara legal sebagai sebuah badan hukum resmi melalui Surat Keputusan No. JA.5/23/13 yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dan juga dipertegas kembali di dalam pernyataan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 0628/Ket/1978 yang menyatakan bahwa Jema’at Ahmadiyah Indonesia telah diakui sebagai Badan Hukum berdasarkan Statsblaad 1870 No.64. Lalu Penerimaan Jema’at Ahmadiyah Indonesia oleh Presiden Indonesia Pertama, Ir. Soekarno, di masa Perjuangan Kemerdekaan terdapat di dalam artikel Akhmad Reza yang berjudul Bung Karno dan Ahmadiyah yang mana Soekarno menyatakan pujian dan memberi penghormatan kepada Jema’at Ahmadiyah ini.

Sumber Gambar: https://www.kaskus.co.id/thread/57fb4dce56e6af40288b456b/gedung-mui-akan-tetap-dipakai-pasukan-berani-mati-adili-ahok-penista-al-quran/

Tentang Penulis

Mansoor Ahmad Syahid