Akhmad Reza Kebangsaan Kemanusiaan Opini

Papua, rasa keadilan dan NKRI

Oleh Akhmad Faizal Reza

 

“EKONOMI akan berkembang bila kesetaraan ditegakkan. Tidak ada yang merasa lebih tinggi. Dan harmoni tercapai bila tidak ditoleransi.” —Khalifah V Islam Ahmadiyah Mirza Masroor Ahmad

“SATU masyarakat yang tiap-tiap manusia Indonesia merasa bahagia. Satu masyarakat yang tiada satu orang ibu menangis karena tidak bisa memberikan air susu kepada anaknya.” —Bung Karno, 1963

 

Papua rasa keadilan dan NKRI Freeport

rasa keadilan dan NKRI Freeport

SEBUAH bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki ikatan batin dan dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah dan cita-cita, begitulah kira-kira definisinya menurut Renan.

Persamaan sejarah dan cita-cita itulah yang memersatukan kita semua di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski dalam sejarahnya tidak semua kepulauan di Nusantara ini berbarengan merayakan Kemerdekaannya. Contohnya adalah Papua atau dulu disebut Irian Barat. Papua masih berstatus sebagai Provinsi Kerajaan Belanda ketika Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Namun, Bung Karno tidak tinggal diam. Dalam berbagai kesempatan ia memperjuangkan agar Papua segera berada di pangkuan Ibu Pertiwi. Bung Karno sendiri dalam sebuah pidatonya di Kota Baru, Jayapura, pada 4 Mei 1963 menegaskan bahwa semenjak 17 Agustus 1945, sesungguhnya Irian Barat sudah masuk dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi beliau tidak sependapat dengan kata-kata “memasukkan Irian Barat” dalam pangkuan Ibu Pertiwi.

Perjuangan membebaskan Irian Barat memuncak pada 19 Desember 1961 dengan diresmikannya “Trikora” (Tiga Komando Rakyat) yang pada intinya merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi militer demi menggabungkan Irian Barat ke Indonesia. Operasi militer beserta diplomasi intens yang dilakukan Indonesia pada digilirannya berhasil menekan Belanda dan akhirnya pada 1 Mei 1963 Papua Bagian Barat menjadi bagian sah NKRI dan menjadi provinsi ke-26.

Papua sendiri sebelumnya bernama Irian Jaya. Semenjak Presiden Abdurrahman Wahid,  Irian Jaya dihapus dan diganti dengan Papua. Menurut kalangan separatis di sana, Irian adalah singkatan dari “Ikut Republik Anti Nederland.” Padahal, istilah Irian adalah nama yang diusulkan oleh seorang pejuang Papua, Frans Kaisiepo, yang berarti “Sinar yang menghalau kabut”, diambil dari bahasa salah satu suku di Irian (Daras, Roso, Tentang Irian yang Menjadi Papua).

Semenjak bergabung hingga era reformasi sekarang, suara-suara ketidakpuasan semakin membesar. Hal ini wajar karena kekayaan alam Papua yang begitu melimpah seakan tidak dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Organisasi Papua Merdeka (OPM), organisasi separatis, yang semenjak semula menginginkan pemisahan dari NKRI seakan mendapatkan angin.

Salah satu lambang ketidakadilan yang dirasakan rakyat Papua adalah kehadiran Freeport di sana. Lisa Pease menulis artikel berjudul “JFK, Indonesia, CIA, and Freeport” dan dimuat dalam majalah Probe. Tulisan bagus ini disimpan di dalam National Archive di Washington DC. Dalam artikelnya, Lisa Pease menulis jika dominasi Freeport atas gunung emas di Papua dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di Indonesia sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya.

Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A. Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setebal 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki depost terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar.

Namun, dengan semua kekayaannya ini, pembangunan ekonomi di Papua sangat timpang dibanding provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Lebih ironis dan miris lagi adalah kasus terakhir, di mana persekongkolan tingkat tinggi yang ingin melanggengkan “kekuasaan” Freeport di tanah Papua. Tanpa keadilan dan pemerataan ekonomi, rakyat Papua akan terus bergolak. “Kue pembangunan” yang semestinya dan sewajarnya mereka nikmati nyaris tidak pernah mereka rasakan. Dus, mustahil menghilangkan gerakan separatisme, jika lingkaran setan ini tidak diakhiri.

Penulis hanya mengambil contoh Papua, bukan berarti keadilan dan pemerataan telah dirasakan daerah atau provinsi lainnya. Kenyataannya bibit-bibit separatisme selalu ada, dan pada awalnya dimulai dari ketidakpuasan. Semoga pemimpin Indonesia sekarang bisa belajar dari sejarah Yugoslavia. Negara yang semula bersatu di bawah Joseph Broz Tito ini akhirnya tercabik-cabik menjadi pecahan-pecahan negara kecil yang saling berperang dan membenci.

Dalam pidato bersejarah di Parlemen Eropa, 3—4 Desember 2012, Khalifah Muslim Ahmadiyah berkata bahwa ekonomi akan berkembang bila kesetaraan ditegakkan. Tidak ada yang merasa lebih tinggi. Dan, harmoni tercapai bila ketidakadilan tidak ditoleransi.

Tentang Penulis

masq@mkaindonesia.org

Majelis Anṣār Sulṭānu'l-Qalām Indonesia

Tinggalkan komentar