Politik

Pembodohan Masyarakat Melalui Identitas

ahok

HARI Rabu (12/10) disaat penulis berkunjung ke Sekretariat Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi, Redaktur Pelaksana (Redpel –red) Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi, Haris Prabowo, memperlihatkan penulis dengan sebuah tautan yang mempertanyakan keabsahan pernyataan dari wakil sekretaris jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain (TZ).

Tengku Zulkarnain menyatakan bahwa ‘ wajib dibunuh, dipotong kaki tangannya bahkan diusir dari negara ini’. Bagaimana bisa seorang alim ulama, intelektual agama dan seorang Wasekjen MUI berbicara seperti itu dalam siaran langsung televisi tanah air yang dapat ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Ucapan TZ tersebut menurut hemat penulis akan menimbulkan kegaduhan umat, mengapa? Menurut data yang dihimpun oleh Lembaga Survey Indonesia dan Wahid Foundation, terdapat sekitar 7,7% dari 185 juta WNI beragama Islam yang siap melakukan tindakan radikalisme atas nama agama di dalam maupun di luar negeri (Tempo 11 September 2016).

Dalam presentase, angka tersebut bukanlah angka yang besar. Namun apabila presentase tersebut kita sesuaikan dengan kuantitas masyarakat Islam Indonesia yang berjumlah 185 juta jiwa, 7,7% sama dengan 11 juta jiwa.

Angka tersebut mengkhawatirkan, karena 11 juta umat manusia bukanlah jumlah yang sedikit. Pun mereka siap melakukan tindakan radikalisme yang mereka sebut dengan jihad, pernyataan TZ dapat menjadi trigger untuk melakukan kekerasan atas nama agama kepada golongan tertentu.

Identitas dan Hate Speech Menjadi Faktor Utama

Dalam bukunya berjudul Kekerasan dan Identitas, Amartya Sen (seorang filsuf peraih nobel ekonomi dan mantan rektor Trinity College of Cambridge) menjelaskan dengan gamblang bagaimana identitas seorang manusia dapat menjadi dasar bagaimana kebencian timbul antar umat manusia.

Layaknya seorang Hutu yang membenci kelompok Tutsi, atau seorang yang tidak hanya seorang warga Yugoslavia namun juga orang Serbia yang amat sangat membenci orang Muslim. Kekerasan dipicu oleh pemaksaan identitas tunggal yang penuh permusuhan ini kepada orang-orang awam, yang digelorakan oleh para penebar teror (Amartya Sen, Kekerasan dan Identitas).

Sesungguhnya identitas kita bukanlah identitas tunggal, seperti seorang Ahok yang beragama kristen protestan, seorang keturunan tionghoa yang besar di Bangka Belitung, atau seorang TZ yang beragama Islam, lahir dan besar di daerah lain, atau penulis yang lahir di Jakarta namun seorang Jawa, beragama Islam dan seorang mahasiswa, kami orang Indonesia.

Adanya persamaan identitas bukan berarti mudahnya membangun cinta kasih untuk sesama, seperti yang TZ dan kelompok islam serta ulama yang dewasa ini kerap kali lakukan –menebarkan ujaran kebencian- terhadap Ahok disaat sedang menanjaknya euforia Pemilu Gubernur DKI Jakarta menjadi trigger bagi orang-orang awam untuk ikut membenci Ahok.

Mereka beralasan Ahok bukanlah seorang muslim, jadi tidak patut dipilih menjadi seorang pemimpin (Gubernur DKI –red). Namun mengapa hanya DKI? Mungkin adanya politik kepentingan dari kelompok tertentu, sehingga isu ini selalu diangkat, mungkin.

Apabila mereka diminta menjelaskan lebih jauh, mereka hanya menebarkan ujaran kebencian terhadap Ahok dengan alasan-alasan “politis” yang tidak rasional. Ujaran kebencian sendiri termasuk kedalam tindak pidana sesuai dengan hukum pidana di Indonesia, tercantum dalam pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal tersebut kiranya dapat menjerat para pihak yang menebarkan ujaran kebencian, namun nyatanya dalam Law In Action pasal tersebut acap kali dinilai sebagai pasal karet. Karena setelah apa yang terjadi di Indonesia sering kali pengujar ujaran kebencian tidak ditindak menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Tidak hanya di Jakarta, ujaran kebencian yang dilontarkan di daerah lain juga dapat menimbulkan kegaduhan. Seperti yang terjadi pada penganut Syiah di Sampang, Madura. Mereka dengan terpaksa, –namun harus demi keselamatan mereka-, meninggalkan kampung halaman mereka dikarenakan umat Islam lain menyerang kelompok mereka karena termakan provokasi.

Pembodohan Sejarah

Membahas masalah identitas di Indonesia, kita juga harus mengetahui bagaimana pengotak-kotakan identitas tersebut dapat lahir dan terjadi di Indonesia hingga detik ini. Pengotak-kotakan identitas telah terjadi sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia, tepatnya setelah Cornelis Van Vollenhoven menciptakan hukum adat.

Belanda adalah negara yang menerapkan asas konkordasi (membawa hukum dari negara asalnya –red) ke setiap wilayah jajahannya. Namun, masyarakat nusantara tidak semerta-merta patuh terhadap hukum yang dibawa Belanda dari negara asalnya. Dikarenakan masyarakat Nusantara adalah masyarakat yang amat sangat menjunjung tinggi kearifan lokal mereka.

Dengan dasar itu, dibuatlah gagasan untuk mengakui adanya ‘Hukum Adat’ di Indonesia. Cornelis Van Vollenhoven menjadi penggagas daripada Adatrecht tersebut. selanjutnya yang ditempuh belanda ialah menciptakan penggolongan hukum bagi masyarakat Nusantara menjadi tiga golongan; yang diperuntukkan untuk kaum Eropa, Timur Asing, dan Bumiputera.

Memberikan pengotak-kotakan terhadap hukum tersebut justru akan memberikan gap atau jarak kepada seluruh warga Nusantara. Penggolongan hukum memberikan dampak kepada kehidupan berbangsa dan bernegara masyarkat Indonesia, salah satu contoh yang bisa kita lihat sehari-hari adalah adanya kolom penggolongan agama dalam Kartu Tanda Penduduk.

Jangan Adanya Degradasi Moral

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang masyarakatnya heterogen. Masyarakat Indonesia tidak mempunyai identitas tunggal namun banyak sekali latar belakang yang mempengaruhi identitas masyarakat Indonesia, seperti dimana ia lahir, darimana ia berasal, apa agamanya, siapa orang tuanya, dimana ia bekerja dan lain sebagainya.

Pengotak-kotakan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia tidak terlepas dari sistemdivida et impera yang dianut oleh Belanda. Penggolongan hukum juga memberikan dampak besar bagi kehidpan bermasyarakat, seperti bencinya kelompok muslim radikal kepada orang-orang yang diluar golongan mereka.

Walaupun Indonesia adalah negara yang bersifat heterogen, masyarakat Indonesia harus ingat dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang berada di cengkeraman garuda pancasila, masyarakat Indonesia harus bersatu demi NKRI yang kuat dan kokoh. Semoga keburukan ini dapat berakhir.

Tentang Penulis

Sadiq Adhetyo

Tinggalkan komentar