Akhmad Reza

Praktek Intoleransi yang Difasilitasi Bupati

Penulis Raja Pena

Penulis : Akhmad Faizal Reza
masjid ahmadiyah ciamis disegel

Praktek intoleransi kembali dipertontonkan di Jawa Barat. Penyegelan Mesjid Ahmadiyah, Nur Khilafat, di Ciamis, Kamis 26 Juni 2014 lalu menjadi catatan buruk untuk kesekian kalinya bagi Provinsi ini. Dibanding provinsi lain, Jawa Barat memiliki rekor paling banyak di tanah air perihal kasus-kasus intoleransi. Dari data SETARA Institute tercatat pada 2013 lalu kekerasan atas nama agama di Jawa Barat mencapai 80 kasus mengalahkan Provinsi lainnya. Dan Jema’at Ahmadiyah (JAI) adalah salah satu kelompok yang paling sering mendapat tindakan intoleransi (sumber :Setara Institute).

Seperti di daerah-daerah lain di Jawa Barat, di Ciamis JAI dilarang untuk beribadah di masjidnya sendiri. Yang lebih ironis, aparat pemerintah, seperti Satpol PP dan unsur Muspida melakukan penyegelan terhadap masjid ini. Peristiwa ini tidak ujug-ujug terjadi. Senin, 23 Juni lalu, Bupati Ciamis, Iing Syam Arifin, di tengah-tengah ratusan massa FPI membuat pernyataan yang tidak layak dikeluarkan oleh seorang pemimpin pengayom masyarakatnya. Ia menyatakan menolak Ahmadiyah. Meski Ia menggaris bawahi pernyataannya adalah pendapat pribadi, namun sebagai pejabat publik, semestinya Ia menyadari bahwa pernyataannya tidak mungkin dilepaskan dari jabatannya sebagai seorang Bupati

Tidak ada koridor hukum yang bisa melarang Jema’ah Ahmadiyah untuk beribadah dan melakukan aktivitas di lingkungannnya sendiri. SKB Tiga Menteri, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 yang seringkali digembar-gemborkan sama sekali tidak mengena terhadap pelarangan aktivitas ahmadiyah di lingkungannnya sendiri. Semuanya harus tunduk kepada hukum yang lebih tinggi, yakni UUD 1945. Dalam Pasal 28E UUD 1945 ayat 1 dan 2 ditegaskan :

  1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali

  2. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali

Selanjutnya di Pasal 29 UUD 1945 ayat 2 lebih ditegaskan lagi :

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Lantas bagaimana dengan Fatwa MUI ? Bagaimana kedudukannya ? Fatwa MUI tidak punya aspek legal, bahkan dalam Islam sendiri, kedudukan fatwa bukanlah harga mati. Dari sono-nya fatwa bukanlah produk hukum yang mengikat dan harus diikuti. Fatwa harus diposisikan sebagai legal opinion yang boleh diikuti boleh tidak (dalam Kala Fatwa Jadi Penjara : xvi).

Apa yang dipertontonkan hari-hari ini adalah sebentuk kekalahan aparat pemerintah terhadap tuntutan kelompok-kelompok intoleran. Pada sebagian besar persekusi dan teror yang dilakukan kelompok intoleran terhadap Ahmadiyah, negara seakan-akan absen. Yang justru mengemuka adalah keberpihakan aparat serta pejabat di daerah terhadap kelompok-kelompok semacam ini. Dari mulai Menteri hingga Gubernur, Walikota dan Bupati ramai-ramai mengeluarkan aturan yang pada intinya melakukan pembatasan terhadap ruang gerak anggota Ahmadi. Seakan-akan merekalah- kaum Ahmadi- yang menjadi biang kerok terhadap situasi ini. Kemunculan SKB, Pergub dan Perda-Perda seperti ini telah mengorbankan Jema’at Ahmadiyah yang selama ini sudah menjadi korban (Victimizing the Victim).

Pertanyaanya, siapakah sebenarnya yang menciptakan suasana tidak kondusif ? Apakah JAI yang kehadirannya telah lama di negeri ini atau justru kelompok-kelompok radikal dan intoleran yang baru muncul belakangan ? Jadi jika ingin menuntaskan persoalan radikalisme dan intoleransi, maka hapus ideologi tersebut dari tanah air, kali ini pemerintah jangan salah berpihak.


Penulis, Koordinator Media Watch Media Center JAI Priangan Barat.

Tentang Penulis

Raja Pena

15 komentar

  • Perbedaan itu jai diri bangsa Indonesia, keyakinan domainnya tuhan, mengapa musti ada segel-segel mesjid 🙁

  • ke bhineka tunggal ika sudh jd hal yg di kesampingkan bgi pejabat2 yg memiliki kepentingan khusus

  • Tinggal menunggu laknat dan azab dari alloh swt bagi org2 atw kelompok yg menutup tempat ibadah.آمِيْنُ… آمِيْنُ… آمِيْنُ… يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ

    • tempat ibadah siapa yang bung maksud ???
      seorang muslim sejati tidak seperti penganut ahmadiyah..
      sepatutnya ahmadiyah tidak pantas menganggap diri mereka bagian dari Islam !!!
      Islam meyakini Nabi Muhammad SAW adalah penutup para Nabi !!!!
      dan mirza gulam ahmad adalah perusak akidah Islam !!!

  • Tidak akan pernah terhenti hingga qiamat sekalipun …Selama masih ada di sebagian pemeluk agama Islam ada yang berkarakter keras kemudian Ahmadiyya sendiri tak pernah mau mengevaluasi diri bahwa tidak ada nabi setelah nabi Muhammad saw dan Imam Mahdi bukanlah sosok seorang Mirza Ghulam Ahmad.

    • Ahmadiyah sangat-sangat yakin/beriman bahwa Nabi Besar Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang membawa ajaran/syariah baru. tidak akan ada lagi nabi hingga kiamat yang akan membawa ajaran baru

  • mereka tak menutup tempat ibadah, tetapi menasehati kaum Mirzais bahwa tidak ada nabi setelah nabi Muhammad saw dan Imam mahdi bukanlah sosok seorang MGA, dan nasehat sangat diperintahkan oleh agama

  • kaum ahmadiyah jangan provokasi…!!!
    seorang Bupati yang beragama Islam pasti tau aturan… sudah pantas tempat ibadah itu di tutup !!!
    bukankah… ajaran ahmadiyah sangat merusak aqidah umat Islam ???
    tidak ada tempat dalam Islam bagi mereka yang menjadikan dirinya nabi..!!
    Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi terakhir… khatamil anbiyaa

Tinggalkan komentar