Opini

Quo Vadis Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

undang undang anti terorisme

Judul tulisan ini diberi nama Quo Vadis karena kata ini memiliki makna yang intinya adalah “mau dibawa kemana?”, hal ini memberikan satu garis besar: mau dibawa kemana hukum positif dalam menangani dan memberantas tindak pidana terorisme yang berkembang pesat di negeri ini?

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar kepada undang-undang sebagai sumber hukum utamanya, hal ini terjadi karena Belanda menerapkan asas konkordasi (menerapkan hukum di negara asal ke wilayah jajahan) sehingga setelah merdeka Indonesia menerapkan sistem hukum yang sama dengan Belanda.

Hukum sendiri memiliki sifat-sifat yang dua di antaranya dari sekian banyak lainnya ialah: hukum responsif, yakni melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan dirasakan, dan; hukum progresif yang digagas Satjipto Rahardjo, yakni hukum yang bersifat maju ke depan, visioner dan futuristik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan sumber hukum yang bersifat responsif atas kejadian yang dialami dan dirasakan Indonesia. Undang-undang tersebut dirumuskan setelah terjadinya tragedi Bom Bali I yang terjadi di Kuta, Bali, yang terjadi pada tahun 2002 silam.

Kini, 15 tahun telah berlalu semenjak terjadinya tragedi tersebut. Tentunya 15 tahun bukan waktu yang sebentar bagi dunia untuk berkembang, khususnya di dunia terorisme. Serangkaian kejadian telah terjadi mulai dari meninggalnya Osama Bin Laden serta lahir dan berkembangnya ISIS.

Pasca terjadinya tragedi bom Sarinah pada 14 Januari 2016 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Jaksa Agung HM Prasetyo sudah meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hal ini didesak mengingat urgensi pembaharuan dasar hukum pemberantasan terorisme yang semakin berkembang.

Namun revisi undang-undang tersebut dinilai lamban, setelah satu tahun lebih pasca kejadian bom sarinah revisi undang-undang pemberantasan terorisme pun belum rampung. Hal ini disayangkan oleh pakar hukum Syaiful Bakhri. Ia menilai pembahasan UU terorisme terlalu lamban.

Bakhri menambahkan semua pihak harus menunggu cukup lama dan hal ini berakibat banyak kasus terorisme yang belum bisa terjerat oleh hukum. Alhasil penanganan masalah terorisme ini masih menggunakan penegakan hukum klasik/manual, dan tidak mengacu kepada UU anti terorisme kekinian.

Di samping tata cara penegakan hukum baik secara materil maupun formil, penulis menyadari bahwa urgensi pembaharuan UU anti terorisme ini sangat penting. Setelah 15 tahun berlalu, ancaman terorisme di Indonesia tidak lagi melalui ancaman fisik dan militer. Namun ancaman non fisik dan nirmiliter juga menjadi ancaman yang sangat berbahaya dewasa ini.

Peran serta masyarakat dalam mendorong rampungnya revisi UU anti terorisme juga penting. Peran serta masyarakat dalam memberantas terorisme adalah implementasi sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang diusung NKRI. Semoga masyarakat Indonesia semakin mengerti bahaya terorisme dan turut serta dalam pemberantasannya demi kedaulatan negara.

Sumber Gambar: http://www.cpa-taxlawyer.com/ny-cpa-fights-irs.html

Tentang Penulis

Sadiq Adhetyo

Tinggalkan komentar