Sebagai Warga Negara yang sah, sudah merupakan suatu keharusan bagi seluruh warga untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk. Namun, ternyata tidak seluruh Warga Negara bisa dengan mudah memiliki KTP yang sudah seharusnya menjadi hak mereka.

Salah satunya warga Ahmadiyah yang berdomisili di Manislor. Sejak memutuskan untuk menerapkan di Indonesia pada tahun 2012, masih ada 1.302 warga yang belum memilikinya 1. Walaupun perekaman data dan syarat administrasi untuk mendapatkan E-KTP telah dipenuhi oleh warga Ahmadiyah Manislor sesuai peraturan. Namun, warga Ahmadiyah di Manislor selalu dipersulit untuk memiliki KTP.

E-KTP ataupun KTP ini merupakan hak dasar bagi warga Ahmadiyah Manislor untuk menikah, mendaftar ke sekolah atau universitas, mengurus BPJS, dan sebagainya. Warga Ahmadiyah Manislor pun harus mendapat berbagai kesulitan karena tidak memiliki KTP yang menjadi hak dasar mereka sebagai Warga Negara Indonesia. Jika ingin menikah, mereka terpaksa harus melakukan pernikahan di luar wilayah Manislor.

Salah seorang mahasiswi asal Manislor pun terpaksa harus rela kehilangan kesempatan untuk mendapatkan Beasiswa ketika mendaftarkan diri karena tidak memiliki KTP dan seorang calon mahasiswi lainnya pun tidak bisa mendaftar kuliah di Perguruan Tinggi kedinasan juga karena tidak memiliki KTP. Bahkan, seorang anak berusia tiga bulan meninggal dunia karena orangtuanya tidak bisa mengurus BPJS Kesehatan karena lagi-lagi tidak memiliki KTP 2.

Tentu ini merupakan bentuk diskriminasi dan kelalaian luar biasa yang telah dilakukan pemerintah terhadap warga negaranya. Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah mengatur Instansi Pelaksana urusan Administrasi dan Kependudukan dengan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan.

Dalam Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Maka, warga Manislor pun adalah Warga Negara Indonesia dan punya hak untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka miliki yaitu Kartu Tanda Penduduk.

Yang menjadi permasalahan adalah syarat untuk mendapatkan E-KTP bagi warga Ahmadiyah Manislor adalah mereka diharuskan mengisi Surat Pernyataan yang berisikan kalimat syahadat dan pernyataan bahwa yang mengisi surat pernyataan tersebut adalah penganut Islam.

Ini merupakan bentuk kesewenangan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan hal ini nampaknya disetujui oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh.

Sesungguhnya dalam Undang-Undang tidak ada pasal yang menyebutkan adanya syarat untuk mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan dalam proses pembuatan E-KTP. Seharusnya pemerintah tidak membuat peraturan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar segala kebijakan baik di pemerintahan pusat maupun daerah.

Warga Ahmadiyah Manislor khawatir akan adanya permainan politik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan yang dipimpin oleh Bupati Acep Herman dengan menggunakan Surat Pernyataan ini. Dikhawatirkan nantinya pemerintah Kuningan menganggap telah mengislamkan kembali warga Ahmadiyah Manislor dengan bukti Surat Pernyataan yang telah diisi dan ditandatangani. Hal inilah yang dihindari supaya segala bentuk ketidakadilan dan kesewenangan tidak terjadi pasca penandatanganan Surat Pernyataan tersebut.

Ketua MUI Kabupaten Kuningan KH Abdul Aziz Nawawi sendiri menyatakan bahwa MUI merasa sudah membuahkan hasil dengan 307 warga Ahmadiyah sudah masuk Islam dan dicetak KTP-nya. Tinggal 1.500 lagi yang belum dicetak dan berharap mereka mengikuti jejak yang 307 3.  Hal ini tidak bisa dibenarkan karena tindakan ini merupakan bentuk pemaksaan dan tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang.

Dalam hal keislaman, seluruh warga Ahmadiyah di seluruh dunia adalah Islam termasuk warga Ahmadiyah di Manislor. Mereka membaca dua kalimat syahadat, menunaikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah Haji ke Mekkah. Mereka pun menjalankan segala perintah yang telah termaktub di dalam Kitab Suci Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah SAW dalam hadis. Sehingga, kolom agama dalam KTP yang akan diterbitkan haruslah Islam, bukanlah kepercayaan lain atau bahkan dikosongkan.

Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana keislaman warga Ahmadiyah di Manislor, pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Kuningan bisa memantau secara langsung segala kegiatan ibadah dan aktivitas keseharian yang dijalani oleh warga Manislor. Bukan hanya mendengarkan pihak-pihak yang membenci atau tidak suka terhadap Ahmadiyah.

Pada tanggal 24 Juli 2017, beberapa perwakilan warga Manislor sendiri telah mendatangi Ombudsman RI untuk mengadukan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil. Dan, pada tanggal 4 Agustus 2017, perwakilan warga Manislor telah mendatangi kembali Kantor Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk beraudiensi dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh. Akan tetapi, ternyata Zudan Arif Fakrulloh tidak berada di Kantor namun justru sedang melakukan kunjungan kerja ke Kuningan untuk membahas E-KTP warga Ahmadiyah Manislor.

Namun begitu, perwakilan warga Amadiyah Manislor diterima oleh Sekretaris Ditjen Dukcapil, I Gede Suratha. Ia menerima 1.302 perekaman data warga Ahmadiyah Manislor untuk mendapatkan E-KTP dan ia pun berjanji bahwa pencetakan E-KTP bagi warga Manislor akan dilakukan bertahap selama 14 hari sejak tanggal 4 Agustus 2017. Jadi, jika sesuai janji, E-KTP bagi 1.302 warga Manislor harus sudah selesai pada tanggal 18 Agustus 2017 atau satu hari setelah HUT Kemerdekaan RI ke 72.

Segala proses panjang yang telah dilakukan oleh warga Ahmadiyah Manislor merupakan simbol perjuangan untuk menuntut hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai Warga Negara Indonesia. Perjuangan ini menjadi cermin bagi kita bahwa dalam memenuhi hak dasar, warga Indonesia masih harus berjuang sekuat tenaga supaya hak tersebut bisa dipenuhi oleh pemerintah.

Dalam menyikapi hal ini, sebaiknya Zudan Arif Fakrulloh sebagai Dirjen Dukcapil Kemendagri harus segera mendorong seluruh jajaran terkait di bawah arahannya untuk segera mencetak E-KTP bagi seluruh warga Manislor yang belum mendapatkannya tanpa syarat apapun sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang. Dirjen Dukcapil Kemendagri pun harus bersikap adil dan bijaksana supaya pemenuhan hak untuk memiliki E-KTP bagi warga Ahmadiyah di Manislor bisa dilakukan sebaik mungkin. Dan juga Presiden Jokowi beserta Mendagri Tjahjo Kumolo harus terus memantau perangkat-perangkat kerjanya agar segala permasalahan yang sama tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Sumber:

[1]           http://www.suara.com/news/2017/08/04/185216/pencetakan-1302-e-ktp-ahmadiyah-manis-lor-dilakukan-14-hari

[2]           http://www.suara.com/news/2017/07/24/212000/jalan-panjang-warga-ahmadiyah-demi-sebuah-e-ktp-akhirnya

Sumber : https://seword.com/politik/ribuan-warga-ahmadiyah-manislor-tanpa-e-ktp-dampaknya-anak-meninggal-dan-tak-bisa-kuliah/