Akhmad Reza Opini

Sistem Khilafah: Mimpi Hizbut Tahrir, Sejarah, Dan Kenyataan

khilafat ahmadiyah
Penulis Akhmad Reza
gambar khilafah dari alislam.org

gambar khilafah dari alislam.org

PADA bulan ini, kelompok Hizbut Tahrir, khususnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sedang rajin-rajinnya turun ke jalan. Bertajuk Rapat dan Pawai Akbar (RPA) mereka menyerukan umat Islam untuk menegakkan Khilafah. Ya, tentunya Khilafah yang akan mereka tegakkan adalah Sistem Khilafah versi mereka.

Persoalannya, upaya menegakkan Khilafah ini sudah berlangsung puluhan tahun dan tidak pernah mewujud menjadi kenyataan. Malah, upaya HT seakan-akan disalip oleh ISIS, sebuah organisasi teroris yang lebih dahulu mengklaim sudah mendirikan Kekhalifahan, dengan Khalifahnya Abu Bakar Al-Baghdadi. Sontak seluruh dunia Islam menolaknya, lantaran ISIS dan Khalifahnya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam yang “raḥmatan li’l-‘ālamīn.”

Di tengah umat Islam sendiri tidak ada kesepakatan mengenai sistem Khilafah. Sebagian ada yang mencita-citakan pendirian khilafah, sebagian menolak, dan sisanya apatis. Pihak yang menolak memiliki dasar argumen sendiri. Menurut mereka, sistem khilafah sudah mati, setelah era Khulafaur Rasyidin berlalu. Rezim setelahnya hanyalah sistem kerajaan herediter dengan memakai pangkat “Khalifah.”

Monoucher Paydar, dalam bukunya, “Legitimasi Negara Islam” menyinggung bahwa, “Sistem kekhalifahan pertama kali mendapat tamparan dari pemerintahan Umayyah yang secara immoral menjadikan kekhalifahan sebagai pemerintahan nepotis” (Paydar, 2003).

Jadi, suatu kesalahan fatal jika Hizbut Tahrir mendasarkan keruntuhan Khilafah pada moment runtuhnya Khalifah Utsmani pada 1924 lalu. Sejatinya, sistem Khilafah telah runtuh jauh-jauh hari! Rezim atau dinasti penerusnya semestinya hanyalah rentetan kerajaan.

Hal ini sungguh sesuai dengan nubuatan dari Junjungan kita, Rasulullah saw., bahwa, bahwa umat Islam akan mengalami lima era kepemimpinan. Pertama, masa kenabian beliau saw.. Kedua, era Khilafah ‘alā min ḥāji’n-nubuwwah (khilafah menurut acuan kenabian), yaitu para Khulafā’u’r-Rāsyidīn. Ketiga, era kerajaan yang penuh sengketa (mulkan ‘aḍan). Keempat, era kerajaan yang penuh kelaliman (mulkan jabariyatan). Kelima, datangnya kembali era Khilafah ‘alā min ḥāji’n-nubuwwah.” (Musnad Ahmad, Baihaqi, Misykat).

Dengan demikian, dinasti Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah (Ottoman) hanyalah rentetan kerajaan. Bukan sistem Khilafah! Ketiga dinasti besar dalam sejarah Islam ini menggenapi nubuatan era kedua, era ketiga, dan era keempat. Nah, sekarang kita memasuki era kelima seperti disebutkan Rasulullah saw., yakni berdirinya era Khilafah ‘alā minḥāji’n-nubuwwah.

Dan sejatinya, sistem khilafah tidak seperti sistem pemerintahan duniawi. Padahal, sistem Khilafah versi Hizbut Tahrir, seperti dalam buku pendirinya langsung, Niẓām Al-Islam karya Taqiyyudin An-Nabhani tidak berbeda jauh dengan pemilihan pucuk pimpinan pemerintahan sekuler yang selama ini mereka kutuk itu.

Pertanyaannya, siapakah elemen dalam Islam yang sudah merealisasikan Khilafah ‘alā min ḥāji’n-nubuwwah ini? Sepanjang penelusuran penulis, hanya organisasi Ahmadiyah-lah yang sudah menegakkan sistem Khilafah seperti Khilafah ‘alā min ḥaji’n-nubuwwah.

Alasannya? Pertama, dalam proses pemilihan, seorang Khalifah harus dipilih orang-orang mukmin. Meskipun secara lahiriah dipilih, namun pada hakikatnya Allāh swt. bekerja di belakang proses pemilihan ini (lihat: 6:165; 24:55).

Kedua, seorang khalifah harus taat sepenuhnya terhadap hukum syariat. Adanya jaminan seperti ini, mencegah seorang khalifah bertindak otoriter.

Ketiga, khalifah tetap tunduk kepada pendapat-pendapat musyawarah. Dalam urusan penting, ia wajib bermusyawarah dengan pembantu-pembantunya. Meskipun demikian, khalifah dapat saja menolak pertimbangan yang diberikan para penasehatnya.

Keempat, jabatan khalifah merangkap sebagai amir atau imam, maka secara moral seorang khalifah wajib menempuh jalan ketakwaan.

Ciri kelima, kedudukan khalifah setara dengan umat lainnya dalam segi kemanusiaan. Ia dapat menuntut segala haknya melalui sistem peradilan, seperti halnya orang lain.

Keenam, perlindungan Ilahi. Ciri keenam ini terkait dengan ciri pertama, karena pada hakikatnya pengangkatan seorang khalifah adalah hak prerogatif Allāh, maka Allāh juga yang berjanji memberikan perlindungan samawi kepada khalifah agar terhindar dari kesalahan-kesalahan besar yang dapat mengakibatkan bencana bagi umat.

Baik ciri pertama maupun ciri keenam inilah yang merupakan pembeda yang sekali-kali tidak ditemukan pada sistem khalifah pasca Khulafā’u’r-Rāsyidīn.

Ciri yang terakhir atau ketujuh: non politis. Artinya, seorang khalifah berada di atas semua golongan, dan kedudukannya bagaikan seorang bapak bagi anak-anaknya, yaitu umat Islam di seantero dunia.

Dengan ciri-ciri yang sudah dijabarkan tadi, diakui atau tidak, sistem ini sudah ditegakkan Ahmadiyah selama 100 tahun lebih! Bahkan, pada 27 Mei , Ahmadiyah akan memeringati hari Khilafah yang sudah mencapai usia ke-107 tahunnya.

Tentang Penulis

Akhmad Reza

1 komentar

  • Tidak ada Khilafah tanpa ada Kenabian terlebih dahulu. Itulah makna Khilafah ‘ala minhaj nubuwwah. Selama umat Islam belum meluruskan pandangan mereka terhadap makna Kenabian pasca Nabi Muhammad SAW, maka selama itu pula umat Islam tidak akan pernah memiliki Khalifah. Kelanggengan Khilafah di dalam Jamaah Ahmadiyah adalah karena keyakinan akan benarnya pendakwaan Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad AS sebagai Al Imamul Mahdi dan Almasih Yang Dijanjikan.

Tinggalkan komentar