Kebangsaan Makalah Opini

Spirit perdamaian di Indonesia (7/11) | Tinjauan sosiologis, politis dan agama untuk antar umat beragama yang harmonis

Penulis Syaeful Uyun

Oleh H.M. Syaeful Uyun

Penggalan ketujuh |  rumah yang aman bagi semua pemeluk agama dan aliran agama

 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya merupakan rumah yang aman bagi semua warga negara pemeluk agama dan aliran agama apa pun di Indonesia. (Ilustrasi dari The Bhinneka Tunggal Ika) Spirit perdamaian di Indonesia Tinjauan sosiologis, politis dan agama untuk antar umat beragama yang harmonis edit-unity-1024x740-swargaloka-com

Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya merupakan rumah yang aman bagi semua warga negara pemeluk agama dan aliran agama apa pun di Indonesia. (Ilustrasi dari The Bhinneka Tunggal Ika)

PASAL 28E menyatakan: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya; (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.[1]

Pasal 29 UUD 1945 menyatakan: (1) Negara berdasar atas ; (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. [2]

Pasal 18  yang di Indonesia diratifikasi menjadi , menyatakan:

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.

(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.

(3) Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.

Jaminan UUD 1945 dan International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2005, menunjukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia sesungguhnya merupakan rumah yang aman bagi semua warga negara pemeluk agama dan aliran agama apa pun di Indonesia.

 

UNTUK Indonesia , perlu kembali ke khithah dan UUD 1945

Di Negara yang memiliki falsafah , dengan dasar negara Pancasila, UUD 1945, agama-agama, suku-suku, dan kearifan-kearifan lokal lainnya, disharmoni sesungguhnya tidak boleh terjadi di Indonesia, apa pun alasannya.

Jika di tanah air belakangan ini ada dan terjadi disharmoni—dalam kehidupan beragama khususnya. Dua kemungkinan telah terjadi: pertama, elemen-elemen kita telah lupa sebagai Indonesia; dan kedua, elemen-elemen bangsa kita telah lupa dengan esensi Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 45, dan esensi agama itu sendiri.

Jalan keluarnya untuk melenyapkan disharmoni seperti yang terjadi dalam satu dasa warsa terakhir ini, semua elemen Bangsa Indonesia harus kembali ke khithah Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945, Agama, Suku,  dan kearifan lokal lainnya.

Setiap elemen bangsa yang ingat harus mengingatkan mereka yang lupa dengan Bhinneka Tunggal Ika, dengan Pancasila, dengan UUD 1945, dengan Agama, dan dengan kearifan-kearifan lokalnya.

Kerukunan umat beragama itu tidak perlu diatur, jika semua elemen Bangsa dan para pemeluk agama faham, mengerti, dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, UUD 1945, dan ajaran agamanya masing-masing.

Kembali ke khithah penting agar tidak ada lagi rumah ibadah yang ditutup atau dirusak massa kelompok tertentu; agar tidak ada lagi tangis dan air mata karena diusir dari kampunghalaman; agar tidak ada lagi warga bangsa yang menjadi pengungsi di kampung halamannya sendiri; agar tidak ada saudara sebangsa dan seagama, membunuh saudaranya sebangsa dan segamanya.

Semua elemen bangsa kita harus menyadari, kita semua adalah bangsa Indonesia yang punya tradisi dan adat istiadat bangsa Indonesia, “bukan” bangsa lain yang numpang hidup di Indonesia.

 

(BERSAMBUNG)

[1] Lihat, UUD 1945, Pasal 28E:(1), (2), dan (3)

[2] Lihat, UUD 1945, Pasal 29:(1) dan (2)

 

Halaman 1 | Halaman 2 | Halaman 3 | Halaman 4 | Halaman 5 | Halaman 6 | Halaman 7 | Halaman 8 | Halaman 9 | Halaman 10 | Halaman 11

Tentang Penulis

Syaeful Uyun

Tinggalkan komentar